GARUDA DAILY – Pilkada Serentak 9 Desember 2020 yang berlangsung di era pandemi diprediksi tak akan seriuh penyelenggaraan pilkada-pilkada sebelumnya. Demikian disampaikan Akademisi UMB Elfahmi Lubis, ia juga mengingatkan potensi angka golput yang semakin tinggi.

“Penyelenggara sudah akan memulai proses tahapan pilkada yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember, sudah ada panduan yang dibuat agar pelaksanaannya nanti tetap mengacu pada protokol kesehatan yang ketat, jadi mungkin pilkada kita yang akan datang tidak seriuh pilkada-pilkada sebelumnya dalam kondisi normal,” sampainya.

Sebab banyak batasan yang akan diterapkan, seperti melarang pola kampanye dengan mengumpulkan massa, dan menjalankan tahapan-tahapan pilkada yang banyak dilakukan via daring atau virtual. Mulai dari kampanye, pendaftaran, pengawasan, dan lainnya.

Jika sebelumnya penyelenggara dan peserta pemilu banyak melakukan sosialisasi dengan bertatap muka secara langsung kepada masyarakat, maka hal itu akan dibatasi karena pilkada menerapkan protokol kesehatan ketat.

“Kondisi kita yang sekarang masih dalam suasana pandemi Covid-19 ini maka sesuai dengan arahan bahwa proses pilkada ini banyak akan dilakukan berbasis daring, oleh sebab itu ada kecenderungan, ada potensi ke depan angka golput itu akan tinggi, karena tidak semua masyarakat kita melek media komunikasi informasi yang berbasis IT,” kata Elfahmi.

Pasalnya tidak semua masyarakat mendapat kemudahan akses teknologi informasi, khususnya yang berada di wilayah yang jauh dari jangkauan. Hal ini berpotensi membuat angka partisipasi masyarakat dalam pilkada menjadi rendah. Karenanya ia berharap hal ini menjadi perhatian serius penyelenggara pemilu.

“Solusi saya untuk mengatasi informasi terkait dengan pilkada ini bisa diterima seluruh masyarakat, maka tidak bisa mengandalkan sosialisasi berbasis virtual saja, tapi untuk kluster-kluster masyarakat tertentu, misalnya kluster dari sisi daerah pedalaman, daerah yang jauh dari jangkauan, itu tetap proses sosialisasinya harus dengan sistem bertemu langsung, bertatap muka langsung dengan masyarakat, tapi tanpa mengabaikan protokol kesehatan,”

“Saya menyarankan kepada penyelenggara pemilu, baik bawaslu maupun KPU, mereka kan punya perangkat, mulai dari kabupaten, kecamatan sampai ke desa, ke depan mereka yang ada di desa ini harus menjadi ujung tombak dan harus diberdayakan lebih untuk door to door mensosialisasikan terkait pilkada ke rumah-rumah masyarakat. Sementara untuk daerah-daerah yang dekat dengan perkotaan, yang akses informasinya mudah, bisa mengandalkan sistem virtual ini,” demikian Elfahmi.

Penulis: Doni S