GARUDA DAILY – Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Bengkulu Utara Tugiran mengatakan, pihaknya sudah dua kali menyurati Pjs Bupati Bengkulu Utara untuk menurunkan atau melepas seluruh alat peraga sosialisasi, seperti baliho, spanduk, dan banner yang masih memuat foto Bupati dan Wakil Bupati nonaktif Mian dan Arie Septia Adinata.

Alat peraga sosialisasi tersebut masih bertebaran di berbagai tempat, seperti kawasan perkantoran, fasilitas umum lainnya, dan juga ambulans.

“Setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dan cuti, maka seluruh baliho maupun spanduk yang memuat foto petahana harus segera dilepas sementara sampai masa cuti kampanye habis,” kata Tugiran dalam kegiatan Sosialisasi Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran dan Proses Penanganan Pelanggaran bersama awak media massa, Selasa, 13 oktober 2020.

Hal tersebut secara rinci diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 pasal 8 ayat 2 huruf h dan i, beserta beberapa regulasi lainnya.

“Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota yang menjadi pasangan calon tidak memasang alat peraga kampanye yang menggunakan program pemerintah provinsi atau kabupaten/kota selama masa cuti kampanye, dan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota yang menjadi pasangan calon menurunkan alat peraga kampanye yang menggunakan program pemerintah provinsi atau kabupaten/kota sebelum masa kampanye dimulai dalam waktu 1×24 jam”

“Kandidat petahana tidak diperkenankan memasang alat peraga kampanye yang menggunakan program pemerintah selama masa cuti,” tegasnya.

Dalam waktu dekat ini, lanjut Tugiran, pihaknya akan kembali mempertanyakan tindak lanjut dari surat yang dilayangkan tersebut.

“Jelas kami tidak bakal tinggal diam begitu saja. Kalau memang belum juga diturunkan atau dibersihkan, maka kita bersama rekan-rekan satpol PP yang bakal bertindak menurunkannya. Jangan salahkan kita, kalau diturunkan atau dilepas secara paksa,” pungkasnya. [Dwa212]