GARUDA DAILY – Kasus proyek mangkrak di era kepemimpinan pendahulunya menjadi pembelajaran sendiri bagi Rohidin Mersyah agar kasus yang bikin ratusan miliar uang rakyat menjadi sia-sia tidak terulang kembali. Karenanya, sejak menjadi Gubernur Bengkulu definitif, salah satu yang dilakukan Calon Gubernur Bengkulu Nomor Urut 2 ini adalah melakukan penataan perencanaan dan penganggaran.

“Kita lakukan penataan yang namanya perencanaan dan penganggaran dengan e-budgeting dan e-planning. Saya ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dipastikan terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan rakyat, sehingga kita menghindari betul yang namanya proyek mangkrak, proyek tidak layak, proyek yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Sebagaimana periode sebelumnya ratusan miliar duit rakyat terbuang sia-sia karena perencanaan yang salah,” kata Rohidin saat saat memaparkan visi misi dan program pada Debat Terbuka Putaran Kedua Pilgub Bengkulu 2020 dengan tema Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat, Penyelesaian Persoalan Daerah, dan Lingkungan, Senin, 23 November 2020, yang disiarkan secara langsung oleh KPU Provinsi Bengkulu bekerja sama dengan BETV.

Selain kasus proyek mangkrak yang pernah terjadi di periode terdahulu, Rohidin mengawali kepemimpinannya sebagai orang nomor satu di Provinsi Bengkulu dengan warisan pelayanan publik yang sangat buruk, berada di peringkat ke-27 dari 34 provinsi di Indonesia.

“Persoalan isu lingkungan kemudian persoalan daerah itu sangat berpengaruh dengan pelayanan publik atau pelayanan masyarakat. 2 tahun saya menjabat sebagai Gubernur Bengkulu, pada awalnya mendapatkan

warisan pelayanan publik yang sangat buruk dari pemerintah sebelumnya, di mana kita menduduki peringkat 27 dari 34 provinsi, demikian juga akuntanbilitas kinerja pemerintah juga sangat rendah,” ungkapnya.

Sejumlah langkah strategis kemudian diambil oleh Rohidin guna mengatasi permasalahan tersebut. Antara lain penataan kepegawaian, dirinya memastikan di era kepemimpinannya tidak ada jual beli jabatan. Promosi dan mutasi jabatan dilakukan secara objektif.

“Terkait penataan kepegawaian, promosi dan mutasi jabatan saya lakukan secara objektif dan terbuka dengan tim yang independen. Sehingga kita pastikan yang namanya sogok, kemudian jual beli jabatan itu betul-betul kita hilangkan, termasuk dalam penerimaan cpns, termasuk penerimaan mahasiswa IPDN,” tegas Rohidin.

Dari sisi perizinan, dijalankan sistem Online Single Submission (OSS) atau Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Yang ditunjang dengan upaya peningkatan investasi, dengan melakukan promosi investasi dan menyiapkan data investasi daerah.

“Dampaknya, setelah kita menerapkan sistem ini pertumbuhan investasi Bengkulu naik 180 persen pada tahun 2018, naik 300 persen pada tahun 2019,” ujarnya.

Upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, mulai dari penataan kepegawaian tanpa sogok, penerapan sistem pelayanan perizinan terintegrasi, serta penataan perencanaan dan penganggaran yang matang tersebut akhirnya membuahkan hasil.

“Dari ketiga hal itu kita berhasil mendapatkan prestasi sebagai provinsi dengan pencapaian dan percepatan pembangunan terbaik nasional kedua, kemudian zona pelayanan publik kita menjadi hijau, akuntanbilitas pelayanan kita menjadi lebih baik,” demikian Rohidin.

Penulis: Doni S