Gelar Debat di Kota, KPU Seluma Dikritik

PILKADA 2020 - Jumat, 13 November 2020

Konten ini di Produksi Oleh :

Mercure Hotel menjadi lokasi Debat Terbuka Antar Paslon Bupati dan Wakil Bupati Seluma/net

GARUDA DAILY – Debat Terbuka Antar Paslon Bupati dan Wakil Bupati Seluma oleh KPU Seluma yang digelar di Mercure Hotel Kota Bengkulu pada malam ini, Jumat, 13 November 2020 menuai kritikan.

Salah satunya datang dari Anggota DPRD Seluma Yupan Ahyadi. Menurutnya, apakah tempat di Kabupaten Seluma representatif atau tidak untuk penyelenggaraan debat tergantung KPU selaku penyelenggara mendesainnya.

“Ya mau gimana lagi, pelaksanaannya sudah dilaksanakan malam ini. Kalau masalah layak atau tidaknya tempat di Seluma itu tinggal pihak penyelenggara yang mendesain dan menghiasnya,” kata Yupan, Jumat, 13 November 2020.

Seharusnya KPU memperhatikan aspek lain untuk tetap menyelenggarakan debat di wilayah Seluma. Seperti perputaran ekonomi juga pendapatan daerah. Jika jaringan internet yang menjadi kendala teknis, lanjutnya, KPU bisa mengkoordinasikannya jauh-jauh hari dengan Dinas Kominfo Seluma.

“Jika digelar di Seluma nantinya kan bisa bekerja sama dengan pemerintah, contohnya Kominfo bisa menguatkan jaringan ke kapasitas yang lebih kuat. Gedung-gedung aset dapat difungsikan. Saya pribadi tidak setuju KPU tidak berusaha menggelar di daerah sendiri,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Seluma Sarjan Effendi dalam keterangannya di media sosial mengatakan, penentuan lokasi debat sudah melalui proses pembahasan dengan pihak terkait. Bahkan ada andil dari tim kampanye para paslon berupa masukan saat rapat persiapan debat terbuka.

Kemudian, berkenaan saat ini dalam kondisi pandemi Covid-19, untuk menghindari kerumunan massa di sekitar tempat debat terbuka juga menjadi alasan. Lalu gedung atau hotel yang ada di Seluma dinilai tidak representatif. Termasuk kualitas suara yang dihasilkan yang terdengar kurang baik.

“Minta maaf untuk mengecek kualitas suara bisa ditanyakan dengan yang sudah sering menghadiri acara di balai adat dan gedung PGRI, supaya tahu kualitas suara yang keluar dari pengeras suara,” katanya.

Selanjutnya persoalan jaringan internet yang kurang memadai. Hal ini tidak mendukung penyelenggaraan debat yang akan disiarkan secara langsung melalui beberapa media. Sementara balai adat dan gedung PDRI yang menjadi alternatif tempat pelaksanaan debat terbuka tidak didukung sinyal internet yang memadai.

Penulis: Yedi Kustanto

BACA LAINNYA


Leave a comment