GARUDA DAILY – Untuk mewujudkan Visi Bengkulu Maju, Sejahtera, dan Hebat, salah satunya dengan memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan profesional serta transformasi pelayanan publik. Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Nomor Urut 2 Rohidin Mersyah dan Rosjonsyah punya komitmen besar untuk itu.

Sebagaimana ditegaskan Rosjonsyah saat Debat Terbuka Antar Paslon yang diselenggarakan KPU Provinsi Bengkulu, Senin, 9 September 2020. Pengalamannya saat menjadi Bupati Lebong dua periode dalam membentuk sistem e-Government dalam satu sistem birokrasi dengan terwujudnya Lebong Command Center (LCC), akan dibawanya ke Provinsi Bengkulu guna menyempurnakan sistem e-Government yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Rohidin dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

“Saya yakin dan percaya dengan pengalaman ini akan saya bawa ke Bengkulu. Saya sudah membentuk sistem e-Government dalam satu sistem birokrasi, di situ OPD dan ASN sudah bicara aplikasi semua, tidak ada yang manual,” kata Rosjonsyah.

Sistem ini nanti, lanjutnya, akan memudahkan Gubernur Rohidin melakukan fungsi kontrolnya terhadap kinerja OPD, tinggi rendah penyerapan anggaran, dan hal lainnya. Sekaligus menjadi bahan evaluasi gubernur dalam memberikan penilaian kinerja. Dengan satu sistem birokrasi ini semuanya akan transparan dan akuntabel, bahkan Aparat Penegak Hukum (APH) juga bisa melakukan fungsi kontrolnya.

Untuk diketahui, LCC merupakan salah satu karya besar Rosjonsyah saat menjadi Bupati Lebong. Diresmikan pada 2019 lalu, LCC terhubung dengan 18 aplikasi goverment dan 3 aplikasi android, yang bisa memantau langsung seluruh sektor yang ada di Lebong. Sebab 60 persen daerah Lebong terkoneksi dan terpantau CCTV. LCC ini ibarat bank data yang memuat informasi tentang OPD dan informasi Lebong umumnya.

“Di Command Center kita dengan leluasa bisa memantau semua aktivitas, mulai dari kegiatan ASN hingga aktivitas masyarakat. Melalui ini juga kami mendorong transparansi realisasi APBD, meminimalisir silpa, semua bisa dipantau,” ungkap Rosjonsyah di suatu kesempatan.

Sementara itu, Rohidin sendiri sudah menerapkan sistem e-Governance. Pada tahun 2018 ia mengeluarkan Pergub tentang Master Plan e-Government di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Sistem pemerintahan berbasis teknologi komunikasi ini untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan online. Kemudian memberikan keleluasaan masyarakat untuk ikut mengontrol pekerjaan pemerintah.

Penulis: Doni S