Editorial kami (Bengkuluinteraktif.com) sebelumnya berjudul “Jaminan Ketersedian Parlemen Muda Pemilu 2019” mengulas tentang ekspektasi publik yang merindukan parlemen yang dinamis. Kata ‘muda’ tidak hanya mewakili dikotomi generasi politik namun lebih dari itu ‘muda’ yang dimaksud adalah kecenderungan untuk kritis, anti mengangguk, dan berwawasan masa depan, idelanya parlemen.

KPU Provinsi Bengkulu pada Jumat 10 Mei 2019 baru saja mengetuk palu hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 di tingkat Provinsi Bengkulu. Ketukan palu itu sekaligus penanda gambaran lima tahun komposisi parlemen di Provinsi Bengkulu baik untuk DPR RI, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota.

Ketukan palu KPU itu meninggalkan catatan bagi kalangan aktivis Bengkulu, mereka dihadapkan dengan kompleksitas demokrasi yang berujung pada terhentinya langkah menuju kekuasaan. Komposisi parlemen Bengkulu tidak banyak berubah, kerinduan akan dinamika parlemen pun pupus. Nama-nama kritis yang diharap menjadi penyambung aspirasi, pengimbang kekuasaan justru tertinggal di tengah jalan.

Baca juga Banjir Bengkulu, Pemimpin Harus Melantukan ‘Puisi’ Masa Depan Bukan Menghitung Jumlah Mie Instan

Sebut saja Achmad Tarmizi Gumay, Zacky Antoni, Feri Sapran Edi, Aurego Jaya (DPRD Provinsi). Emilia Puspita dan Barlian (DPD RI), Antonio Imanda, Yogianto, Heru Saputra, Yusliadi (DPRD Kab/Kota) yang tanpa parlemen sekalipun mereka selalu tampil sebagai kontrol kekuasaan dalam kapasitasnya masing-masing.

Mungkin benar apa yang diucap Feri Sapran Edi, “Kekuasaan dalam Demokrasi Harus Direbut dengan Kekuasaan” Kalimat itu terkesan kontradiksi karena prinsip demokrasi yang seluas-luasnya untuk rakyat, tanpa pandang kasta. Namun, melihat fakta politik hari ini, prinsip demokrasi justru antitesa dengan fakta-fakta empirik dalam arena kekuasaan. Kalimat itu bisa juga berarti benar karena “kekuasaan’ yang dimaksud adalah afiliasi dengan penguasa dan kekuatan basis ekonomi.

Baca selengkapnya di sini