GARUDA DAILY – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) atau Indonesia Port Corporation (IPC) II Cabang Bengkulu secara sepihak menghentikan proyek pengembangan kampung nelayan. Pelindo juga inkonsistensi terhadap penghibahan lahan. Karenanya Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu meminta Pelindo dibubarkan saja. Sebab Pelindo tidak mengedepankan kepentingan kesejahteraan rakyat.

Pelindo terbukti menghalang-halangi pembangunan kampung nelayan dengan mengeluarkan surat penghentian kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI secara sepihak. Hal ini membuat PUPR tidak bisa melanjutkan pembangunan kembali sampai Pelindo bersedia mencabut surat penghentian, akibatnya dana sebesar Rp60 Miliar yang baru berjalan Rp20 miliar tertahan.

“Pelindo bubarkan saja. Saya akan gerakan rakyat untuk bubarkan Pelindo kalau Pelindo masih seperti ini. Padahal kementerian sudah mau membangun untuk tujuannya mensejahterahkan rakyat Bengkulu, tapi Pelindo malah menghalangi, berarti Pelindo ini anti terhadap kesejahteraan rakyat,” ujar Teuku geram, Kamis 12 Oktober 2017 di ruang kerjanya.

Jika tidak ada tanggapan secepatnya dari pihak Pelindo, Teuku sendiri berencana ‘melabrak’ Pelindo bersama kekuatan rakyat. [Cya]