GARUDA DAILY – Politisi partai beringin sekaligus mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Salehan berharap Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya turun tangan untuk menyelesaikan persoalan Musyawarah Daerah Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Seluma yang deadlock.

“Saya selaku kader Golkar berharap ada kebijakan dari DPP GOLKAR untuk mengintervensi keberadaan Golkar di Bengkulu ini. Tujuan kita agar tercipta konsolidasi, rekonsiliasi dan tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan dan perpecahan diantara sesama kader,” kata Salehan.

Hal ini disampaikan Salehan sebagai bentuk keprihatinan kepada partai yang telah membesarkan namanya. Pasalnya penyelenggaraan musda terkesan ‘diam-diam’, tidak transparan dan tidak demokratis.

“Semestinya tidak terjadi seperti itu, kita minta agar musda diperbaiki, transparan dan demokratis agar tidak terjadi hal-hal yang dapat memperkeruh suasana di internal partai,” kata Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Seluma ini.

“Selaku kader senior Golkar saya sangat prihatin, masa kegiatan sebesar musda tidak melibatkan bidang-bidang terkait. Seperti sekretaris, wakil ketua bidang organisasi, wakil ketua bidang pemenangan pemilu dan pengurus lainnya,” tutur Salehan.

Baca Deadlock, Musda Golkar Seluma ‘Memanas’

Terkait penyelenggaraan musda ini, Salehan menilai ada kejanggalan lantaran dirinya tidak diberitahu akan diselenggarakannya musda. Ia mengaku baru tahu akan ada musda pada tanggal 17 Agustus 2017.

“Saya kaget dan saya langsung tanya ke sekretariat DPD, saya tanya staf di sana ada surat musda atau tidak, dia jawab tidak. Lalu saya tanya ketua harian (Imron Rosyadi), benar ada musda katanya tanggal 20, kepada ketua harian saya bilang saya mau maju (Calon Ketua DPD Golkar Seluma),” ungkap Salehan.

Salehan semakin terkejut ketika muncul adanya pemberitaan tentang dia yang tidak lagi bisa mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Golkar Seluma, karena dukungan untuk dia maju cuma satu. Padahal menurut dia, sudah mengantongi 75 persen dukungan PK (Pengurus Kecamatan).

“Mereka siap menyatakan dukungan di atas materai. Memang saat pengajuan nama calon entah ada rekayasa atau tidak, saya hanya memenuhi syarat sesuati tata tertib 30 persen, jad hanya saya masukan lima orang, padahal saya sudah kantongi 11 dukungan PK. Ternyata saat dibuka ada double (dukungan), kiranya jauh sebelum hari penyelenggaraan musda, PK sudah disuruh tanda tangan mendukung calon lain, pak Ulil Umidi,” terang Salehan. [9u3]