GARUDA DAILY – Keseriusan PT Pelindo II Bengkulu untuk menghibahkan lahannya ke masyarakat dipertanyakan. Sejauh ini Pelindo belum menghibahkan lahan apapun. Padahal Pelindo harus menghibahkan 10 persen lahan dari luas keseluruhan atau 11,8 hektare yang dijanjikan sendiri oleh Pelindo.

Pertanyaan ini kembali mengemuka setelah pihak Pelindo terkesan menghalang-halangi realisasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman nelayan di Kelurahan Sumber Jaya.

Pasalnya, pada tanggal 29 Agustus 2017 lalu, Pelindo melayangkan surat penghentian pekerjaan sementara ke Kepala Satker Kementerian PUPR RI.

Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu Teuku Zulkarnain mengatakan, Kementerian PUPR tidak tanpa alasan menjalankan program dan mulai membangun kampung nelayan. Sebab PUPR mendengarkan uraian yang disampaikan langsung Presiden RI Joko Widodo dan disaksikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

“Inikan program yang sudah berjalan, pihak PUPR sudah membangun, karena apa karena pihak PUPR juga mendengar uraian Presiden, Pelindo harus menghibahkan 10 persen dari seluruh luas lahan Pelindo yang dihibahkan ke masyarakat, itu statment Jokowi dan waktu itu didengarkan juga oleh ibu menteri, Bu Susi,” kata Teuku.

“Tapi kemudian Pelindo menjanjikan 11,8 hektare sesuai tuntutan masyarakat, tapi itu ga juga sampai hari ini,” pungkasnya. [9u3]