GARUDA DAILY – “Jangan Biarkan PT Pelindo Merampas Hak Kami Atas Bumi Ini” salah satu coretan tuntutan di kertas karton berukuran kecil ini mewarnai aksi demonstrasi ratusan warga dari kampung nelayan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu, Jumat 13 Oktober 2017 di depan kantor PT Pelindo II Bengkulu.

Baca Keseriusan Pelindo Hibahkan Lahan ke Masyarakat Dipertanyakan

Warga menuntut pencabutan surat penghentian pembangunan dan pengalihan status lahan HPL PT Pelindo seluas 11,8 hektar yang sudah dijanjikan Presiden Joko Widodo. Bahkan ketika tuntutan mereka tidak dikabulkan, warga meminta Pelindo dibubarkan saja.

“Bubarkan saja Pelindo yang tidak mengedepankan kesejahteraan masyarakat,” tegas orator aksi.

Tak lama berselang, pihak Pelindo yang diwakili Deputi General Manager Bidang Hukum Pengendalian Internal PT Pelindo Fransiska Siregar mengajak perwakilan demonstran untuk berdialog. Dikuti juga Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu Teuku Zulkarnain.

Saat dialog, pihak Pelindo mengaku mendukung program nasional untuk penataan dan pembangunan kampung nelayan. Meski sebelumnya sempat melayangkan surat penghentian pekerjaan sementara ke Kepala Satker Kementerian PUPR RI, 29 Agustus 2017 lalu.

“Pada intinya kami PT Pelindo mendukung program nasional untuk penataan bangunan nelayan. Sehingga tuntutan mereka mengenai kelanjutan dari pekerjaan penataan kampung nelayan ini sudah kami tindak lanjuti dan pada hari ini juga surat persetujuan untuk melanjutkan pekerjaan dari pihak KSOP sudah keluar,” kata Fransiska.

Baca Walikota Ingatkan Pelindo, Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Nelayan Ditunggu Rakyat dan Itu Janji Presiden

Adapun kelanjutan status aset lahan yang digunakan untuk penataan kampung nelayan akan ditindak lanjuti dengan kesepakatan bersama, antara pihak Pelindo, Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi Bengkulu. [Cya]