GARUDA DAILY – Aksi demonstrasi ratusan massa pro Kades Padang Kelapo, Ujung Padang, dan Gunung Kembang Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM) berlangsung hingga malam hari. Dan akhirnya terjadi kesepakatan saat mediasi untuk ketiga kalinya.

Pemkab Seluma siap mengakomodir permintaan massa untuk mengaktifkan kembali kadesnya pada musyawarah lanjutan, yang dijadwalkan Senin, 6 Juli 2020. Menghadirkan tiga perwakilan masing-masing desa, termasuk kades yang diberhentikan sementara, dan satu perwakilan dari tim advokasi. Dengan catatan tanpa membawa dan mengerahkan massa.

Kesepakatan tersebut ditandatangani Kapolres, Dandim 0425, dan Asisten III Setda Seluma serta perwakilan masyarakat.

“Kami sepakat, itu bukan karena kami percaya kepada Bupati Seluma, tapi karena kami percaya kepada Kapolres dan Dandim,” tegas Hadid Haryon, perwakilan massa.

Usai terjadinya kesepakatan ini, barulah massa membubarkan diri.

Baca juga Demo Bundra Jaya, Massa: “Jangan Nonaktifkan Kades Ku, Nonaktifkan Saja Nomor Mantanku”

Melansir berita sebelumnya, pasca pemberhentian tiga kades di SAM, ratusan massa dari Desa Padang Kelapo, Ujung Padang, dan Gunung Kembang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Seluma Bundra Jaya, Kamis, 2 Juli 2020.

Didampingi Tim Advokat Aliansi Masyarakat Bersatu Jecky Haryanto, Melyan Sori, dan Soni Taurus, massa menuntut bupati mengaktifkan kembali tiga kadesnya. Mereka menilai bupati sudah terlalu jauh sampai mengurusi perangkat desa. Sedangkan kewajibannya mengurusi daerah banyak yang tidak terselesaikan.

Buhari, perwakilan massa dari Desa Ujung Padang mengatakan, kebijakan bupati memberhentikan kades tidak sesuai dengan kewenangannya. Akibat dari pemberhentian tersebut pelayanan di desa jadi terhambat.

“Kami seluruh masyarakat minta bupati aktifkan kembali kades hari ini,” kata Buhari.

Dalam demonstrasi yang mendapat pengawalan ketat Polres Seluma ini, massa juga membentangkan sejumlah spanduk, antara lain bertuliskan “Bupati Lebih Jahat Di Banding Mantanku, Cinta Ku Di Tolak Terus”, “Jangan Nonaktifkan Kades Ku, Nonaktifkan Saja Nomor Mantanku”, “Bupati Seluma Kebijakanmu Lebih Kejam Dari Pada Mantan ku,”.

Baca juga Didemo Warga, Bundra Jaya ke mana?

Bundra Jaya Hadiri Agenda Parpol

Untuk meredam massa, upaya mediasi antara pihak masyarakat dan Pemkab Seluma telah dilakukan namun menemui jalan buntu. Pasalnya, Bundra tidak sedang berada di tempat karena sedang menghadiri agenda partai politik di Kota Bengkulu.

Proses mediasi yang dilakukan hingga dua kali ini diwakilkan kepada Kepala Bappeda Seluma Supratman dan Asisten III Setda Seluma. Namun hasilnya tetap sama, masyarakat melalui perwakilannya tetap meminta bupati mencabut SK pemberhentian kades.

Akan tetapi permintaan tersebut belum bisa dipenuhi sampai kades menjalankan instruksi bupati untuk mengaktifkan kembali perangkat desa lama. Selain itu, Kepala Bappeda dan Asisten III juga tidak bisa mengambil keputusan, sebab ini kewenangannya bupati. Namun apa yang menjadi aspirasi masyarakat akan disampaikan ke bupati.

“Setelah ini kami akan menggelar rapat dan menyampaikan ini kepada bupati. Apapun keputusannya nanti akan kami sampaikan,” kata Supratman.

Sementara itu dikatakan Advokat Aliansi Masyarakat Bersatu Jecky Haryanto, masyarakat tiga desa yang menggelar demo hari ini menuntut keadilan bupati.

“Mereka itu minta bupati mengaktifkan kembali kadesnya. Mereka sudah bosan ketika ini harus dibahas-dibahas terus. Bupati cenderung tidak adil dengan memecat kades dan menyarankan gugat ke PTUN, sedangkan pemberhentian perangkat lama tidak disarankan gugat ke PTUN, malah bupati keluarkan SK pengaktifan kembali perangkat lama, itu cenderung tidak adil,” kata Jecky.

Ia pun menyampaikan kekecewaan masyarakat karena bupati lebih memilih menghadiri agenda politik ketimbang menemui masyarakat.

“Bupati Seluma tidak ada saat dilakukan aksi dengan alasan ada urusan partai, mana yang lebih penting masyarakat atau urusan partai,” sampainya.

Lebih lanjut Jecky mewarning Bupati Seluma, jika tuntutan masyarakat tidak terpenuhi, maka tidak menutup kemungkinan akan ada aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar lagi.

“Jika tuntutan kami ini ditolak, tidak menutup kemungkinan akan membawa massa lebih besar lagi dari sekarang. Jadi kami harap tuntutan kami ini dikabulkan dan bupati dapat menemui kami,” pungkasnya.

Penulis: Yedi Kustanto