GARUDA DAILY – Warga 4 desa di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko menolak perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) Perseroan Terbatas (PT) Agromuko. Bahkan masyarakat yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Penggugat HGU PT Agromuko (PMPH) tersebut mengaku akan menyurati Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).

“Kita sudah melakukan konsolidasi dengan masyarakat kita, juga kepada seluruh pemerintah desa sekitar HGU PT Agromuko. Saat ini kita sudah mengantongi 2.508 tanda tangan persetujuan warga kita,” kata Ketua PMPH Zahwani.

Dengan menyurati presiden, PMPH berharap hal ini dapat menjadi perhatian serius Jokowi.

“Ini suratnya sudah kita siapkan. Termasuk tembusannya juga sudah kita siapkan semua. Mulai dari presiden, menteri terkait, Pemprov Bengkulu dan Pemkab Mukomuko kita surati semua,” ujar Zahwani kepada Pewarta Garuda Daily, Rabu 1 Maret 2017.

Dalam surat tersebut, sedikitnya ada 8 pokok persoalan yang mendasari masyarakat menolak keberadaan PT Agromuko. Diantaranya adalah perusahaan dianggap tidak mengindahkan peraturan serta kaedah-kaedah dalam usaha perkebunan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Mukomuko, yang menyatakan Kecamatan Air Dikit masuk ke dalam wilayah ibu kota dan tidak diperuntukkan untuk areal usaha perkebunan/perusahaan.

Selanjutnya, proses ganti rugi tanaman tumbuh terhadap masyarakat pemilik lahan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

Surat tersebut juga menyoroti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PT AGromuko, misalnya pencemaran lingkungan, penanaman tanaman di sempadan sungai dan danau, galian C, hingga penyerobotan lahan masyarakat.

4 desa yang tergabung dalam PMPH tersebut adalah Desa Air Dikit, Pondok Lunang, Dusun Baru V Koto dan Desa Sari Bulan.

“Ini rencananya kami akan langsung menemui bapak presiden dan juga beberapa menteri di kementerian terkait. Kami sangat berharap adanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk mendukung ini. Kami sangat dikerdilkan oleh keberadaan PT Agromuko. Mayoritas kami petani, tapi sudah tidak punya lahan untuk sumber perekonomian,” tandas Zahwani. [YC]