GARUDA DAILY – Pasca definitifnya Rohidin Mersyah sebagai Gubernur Bengkulu. Bursa Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Bengkulu mulai ramai dibicarakan hingga saat ini, sejumlah nama digadang-gadang dan masuk nominasi. Ada pihak menilai kursi wagub harus segera diisi, agar roda pembangunan tetap terjaga dan ada keseimbangan di tubuh organisasi pemerintahan daerah. Ada juga yang berpandangan Rohidin bisa sendiri, jadi tidak perlu sosok wakil.

Tokoh Pers Senior Bengkulu Benny Hakim Bernardie justru menilai tidak penting untuk dilakukan pemilihan wagub. Karena baginya Rohidin punya kemampuan untuk menjalankan roda pemerintahan, meski ‘jomblo’.

“Tidak perlu itu wakil gubernur, pak gubernur kita Rohidin bisa sendiri dengan program-programnya yang sudah dijalankan sekarang, jadi nggak penting bila dilakukan pemilihan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu,” kata Benny.

Pria yang akrab disapa Cik Ben ini pun meminta pihak-pihak tertentu untuk tidak mengembangkan opini seakan-akan sangat mendesak untuk mengisi kekosongan kursi wagub, padahal belum terlalu mendesak. Tinggal bagaimana, lanjutnya, publik memberikan support dan kepercayaan penuh kepada Rohidin untuk memimpin Bengkulu hingga masa abdinya berakhir.

“Rohidin bukan orang bodoh, dia orang cerdas, dia bisa sendiri, apa yang harus dilakukan dia tahu. Kalaupun belakangan ada persoalan, bukan berarti Rohidin kewalahan, dia baru definitif kok, baru beberapa bulan. Sekarang pak gub mulai bergerak, dia melobi pusat, melobi kemana-mana untuk menyukseskan pembangunan di Provinsi Bengkulu,” tukas Cik Ben.

Baca juga Mengingat Tagline “Maju Bersama Harapan Rakyat” Ini 17 Janji Kampanye RM Satu

Di sisi lain, Aktivis Gempur Bengkulu Taufik Hidayat, seperti dilansir dari Bengkuluinteraktif.com, berpandangan bahwa pemilihan wagub harus segera digelar agar roda pembangunan tetap terjaga di tracknya. Penundaan akan berdampak serius terutama keseimbangan dalam menjalankan agenda kebijakan pemerintah daerah.

Partai pengusung punya tanggung jawab penuh demikian juga Rohidin Mersyah. Begitu pula DPRD, selaku wakil rakyat harus segera menentukan pilihan agar suara rakyat tidak tersandera pada stigma kotor para penyambung suara rakyat.

“Kita harus menjauhkan agenda pilwagub dari kesesatan berpikir seperti narasi-narasi yang mengarahkan calon wagub pada pemenuhan unsur-unsur keterwakilan baik golongan atau kelompok politik tertentu, Pilwagub harus merujuk pada konteks Bengkulu hari ini, tidak boleh menyodorkan calon yang hanya ideal dalam tataran normatif namun harus berorientasi pada solusi alternatif terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi Provinsi Bengkulu, seperti minimnya serapan anggaran,” kata Taufik.

Baca juga ‘Habis Manis Sepah Dibuang’

Menurutnya, calon wagub harus memiliki visi membangun yang lebih frontal ketimbang pemimpin sebelumnya. Wagub harus memiliki visi yang relatif gila dan menghindari mazhab zona nyaman karena penganut zona nyaman sudah terbukti tidak mampu membawa terobosan berarti bagi pembangunan.

Pasca definitifnya Rohidin, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemerintah Daerah, partai pengusung di pilkada terakhir harus mengusulkan cawagub untuk mengisi kekosongan jabatan wagub. Partai-partai pengusung pencalonan Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah di pilkada lalu, yakni Partai Nasdem, Hanura, PKB dan PKPI memiliki hak untuk mengusulkan cawagub. Hak itulah yang sampai saat ini belum digunakan oleh partai.

“Partai harus sesegera mungkin mengambil hak konstitusinya jangan sampai kadaluwarsa, aturannya 18 bulan, kalau kurang dari itu maka hak itu hangus, itu amanat rakyat yang harus dipenuhi oleh parpol tidak boleh berleha-leha. Saran saya parpol mengajukan kader yang benar-benar susuai dengan kebutuhan pembangunan, tidak mesti pimpinan bisa juga tokoh independen tapi jangan juga disandera, yang penting calon yang disodorkan bisa menjawab arus besar suara rakyat yang menginginkan perubahan,” kata Taufik. (Red)