GARUDA DAILY – Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa serta Perangkat Desa harus segera dilaksanakan para bupati se-Provinsi Bengkulu. Hal ini disampaikan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah usai membuka Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020, Selasa, 25 Februari 2020 di Balai Buntar.

Ditegaskan bahwa dengan adanya standar minimum penghasilan kades dan perangkatnya, maka tidak akan ada lagi kesenjangan antar kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Selain juga memberikan rasa adil bagi para kades.

“Saya minta betul kepada para bupati untuk segera menindaklanjuti itu, karena saya kira tidak sulit bagi kita untuk menerapkan peraturan itu, kita buat standar minimum agar ada keseragaman dari seluruh desa yang ada di Provinsi Bengkulu,” tegas Rohidin.

Keseragaman penghasilan tentu akan memberikan semangat baru bagi para kades, namun kades juga dituntut harus memiliki inovasi dan profesional dalam mengunakan Dana Desa (DD). Banyak hal yang dapat dilakukan menggunakan DD khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan infrastruktur desa.

“Segera laksanakan kegiatan secepat mungkin, ketika dana sudah masuk ke kas desa segera dibelanjakan, segela laksanakan program di lapangan, agar gerak ekonomi di desa dapat mulai berjalan,” ujar Rohidin.

Sejalan dengan itu, mewakili Menteri Dalam Negeri, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kemendagri Boytenjuri berharap Provinsi Bengkulu dapat menjadi percontohan pengelolaan DD yang mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat.

“Bengkulu harus lebih serius lagi, kita melihat contoh desa-desa maju yang ada di pulau-pulau Jawa, kita harapkan bahwa dengan DD yang dikucurkan selama lima tahun ada suatu desa percontohan di tingkat nasional bahwa ini loh pengelolaan DD di Provinsi Bengkulu ada yang bagus, inilah yang menjadi inspirasi kita,” harap Boytenjuri. (Moreka/Dora MC)