GARUDA DAILY – Lambannya realisasi pekerjaan fisik, terutama di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Seluma membuat geram Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seluma. Eksekutif pun dituntut untuk segera melakukan evaluasi secara masif terhadap kinerja pegawai, agar setiap tahapan pekerjaan proyek maupun serapan anggaran dapat berjalan dengan cepat dan tidak melanggar hukum.

“Kita sangat menyayangkan hingga saat ini tahapan pekerjaan fisik belum dimulai. Harusnya hal semacam ini tidak terulang, dari tahun 2012 sampai sekarang,” kata Ketua DPRD Seluma Husni Thamrin beberapa waktu lalu.

Baca juga; Serapan Anggaran yang Berjalan di Seluma, Hanya Kegiatan Rutin dan Perjalanan Dinas

Menurutnya, DPRD telah menjalankan fungsi anggaran karena pengesahan anggaran telah dilakukan sejak Januari 2017 lalu. Sehingga kata dia, eksekutif harusnya dapat memulai tahapan.

“Mari kita sadari jangan merasa kita hebat, buktinya kita belum hebat. Setiap tahun terjadi keterlambatan pekerjaan, PAD (Pendapatan Asli Daerah) minim dan banyaknya anggaran dari pusat tidak digunakan dengan baik. Anggaran TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) Seluma terbesar di Provinsi Bengkulu, itu kami lakukan agar kinerja pegawai dapat ditingkatkan,” tegasnya.

Husni menjelaskan, jika Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak digunakan, maka akan kembali ke kas negara. Berbeda dengan tahun sebelumnya, jika tidak digunakan tahun berjalan maka masih dapat dikerjakan ditahun selanjutnya. Di tahun 2017 ini jika DAK tidak dimanfaatkan dengan baik atau tidak diterapkan maka anggaran tersebut akan hilang.

Baca juga; Sudah Mau Lebaran, Di Seluma Minim Proyek Fisik

“Mari duduk bersama, kita perbaiki. Ini sudah satu tahun kepemimpinan bupati (Bundra Jaya) belum ada rapat dengan unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida). Coba libatkan Muspida siapa tahu mereka ada saran dan masukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi saat ini,” bebernya.

Diketahui, sebanyak 42 paket pekerjaan fisik di PUPR dengan anggaran bersumber dari DAK sebesar Rp 38 miliar dan APBD Seluma sebesar Rp 11 miliar. Hingga saat ini tahapan pekerjaan proyek fisik belum kunjung dimulai. [Yk]