GARUDA DAILY – Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu Alamsyah menegaskan bahwa anggaran pembangunan balai kota atau rumah dinas Walikota Bengkulu tidak ada di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Yang ada di RAPBD hanya feasibility study dan perencanaan balai kota.

“Jadi kita jangan berbicara bahas atau tidak dibahas sebenarnya, di RAPBD itu hanya dicantumkan tentang feasibility study-nya dan perencanaan untuk balai kota. Belum kepada ke pembangunan fisik gedungnya, jadi tidak ada di RAPBD itu mencantumkan itu,” tegas Alamsyah kepada awak media massa, di ruang kerjanya, Senin, 3 Februari 2020.

Dia menjelaskan, saat pembahasan dengan Dinas PUPR Kota Bengkulu, dibahas secara rigid, seperti pembangunan balai adat dan berendo, yang semuanya tercantum di RAPBD.

“Tinggal pada saat itu tolong disesuaikan nilainya, kenapa? ada beberapa nilai yang dinaikkan, ada beberapa nilai yang diturunkan,” terangnya.

Baca juga Ariyono: anggaran rumah dinas walikota tidak pernah dibahas TAPD dan Banggar

Terkait surat Anggota DPRD Kota Bengkulu Ariyono Gumay ke Walikota Bengkulu Helmi Hasan, disampaikan Alamsyah, pihaknya kembali menganalisa dan membandingkannya.

“Berkenaan dengan surat Ariyono Gumay itu, kita analisa kembali, kita buka, karena memang setelah beberapa hari itu APBD selesai dicetak, kita baca, kita bolak-balik lagi, kita bandingkan dengan RAPBD sebelumnya, memang tidak ada di dalamnya, yang ada hanya feasibility study dan perencanaan pembangunan gedung itu, perencanaannya itu letaknya di mana, posisinya dimana,” sampai Alamsyah.

Disinggung mengenai apakah hal tersebut masuk dalam kategori anggaran siluman, Alamsyah tegaskan, DPRD tidak pernah ada masalah dengan apa yang menjadi usulan Pemerintah Kota Bengkulu, namun harus tetap dengan cara yang prosedural.

“Mungkin ini tidak terkomunikasikan saja, yang jadi keinginan dari eksekutif. Sebenarnya DPRD itu tidak ada masalah, pembangunan balai kota dan lainnya, bahkan kita sarankan kalau memang ingin membangun balai kota, kita akan support, tapi dengan cara yang prosedural, karena jumlahnya tidak sedikit. Intinya segala sesuatu semuanya ingin aman, aman regulasi, aman politik, jadi kita berharap semua sistem yang kita bangun itu semuanya dalam role yang benar,” tukasnya.

Baca juga Tak hanya PUPR, di Bapenda Kota Bengkulu juga ada anggaran ‘Siluman’

Lebih lanjut Alamsyah pun memberi saran yang sama, seperti yang disampaikan Ariyono Gumay, yakni penundaan penggunaan anggaran itu.

“Kalau saya mewakili Fraksi PKS, kami menyarankan untuk keamanan bersama memang sebaiknya itu ditunda terlebih dahulu, kalaupun ingin tetap dibangun silahkan di APBD perubahan saja,” ujarnya.

Tapi apabila tetap dipaksakan untuk dilanjutkan, ia pun mempersilahkan.

“Kalaupun ingin tetap diproses sebagaimana yang disampaikan Kadis PU beberapa hari yang lalu, tidak ada masalah, silahkan saja, tapi tugas kita hanya mengingatkan saja,” demikian Alamsyah.

Baca juga Anggaran Pembangunan Rumah Dinas Walikota Bengkulu ‘Siluman’

Penulis: Doni S