GARUDA DAILY – Ketua DPD PAN Kota Bengkulu Teuku Zulkarnain berharap Andeka menjadi relawan atau duta kebaikan bagi masyarakat. Untuk terlibat aktif ketika mendapati informasi ada warga masyarakat yang membutuhkan pertolongan, dengan segera segera menyampaikannya ke Posko DPD PAN Peduli.

“Saya berpesan agar Andeka menyebarkan kebaikan. Andeka jadilah duta kebaikan bagi seluruh masyarakat Kota Bengkulu, membantu warga yang sedang kesusahan dengan melaporkannya ke Posko DPD PAN Peduli atau melakukan kebaikan-kebaikan lainnya,” pinta Teuku.

Mencuatnya kasus penahanan ijazah oleh pihak sekolah yang dialami siswi SMKN 6 Kota Bengkulu bernama Melya Anggraini, mengungkap tabir lainnya, di mana kasus serupa juga dialami murid-murid lainnya. Salah satunya Andeka, siswa SMKS 15 Taruna Kota Bengkulu, ijazahnya ditahan karena tidak mampu membayar tunggakan SPP.

PAN yang mendapatkan informasi tersebut pun langsung bergegas turun tangan menyelesaikan kasus itu. Memediasi siswa dengan pihak sekolah, persoalan pun selesai. Tak hanya itu, PAN juga memberikan paket sembako dan uang tunai.

Sebab Andeka sejak kelas 4 SD hanya tinggal bersama kakek yang sedang sakit stroke dan nenek yang tak lagi bekerja, sementara sang ayah pergi tak tahu ke mana.

“Alhamdulillah setelah dilakukan mediasi akhirnya ijazah yang selama ini ditahan oleh pihak sekolah diberikan dan sudah bisa digunakan murid yang bersangkutan, untuk kemudian ijazah tersebut dapat digunakan syarat mencari pekerjaan atau lainnya,” kata Teuku.

Teuku menjamin proses mediasi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, termasuk pihak sekolah yang merupakan sekolah swasta. PAN juga dalam posisi tidak menyalahkan pihak sekolah maupun siswa.

“Dalam proses mediasi kita tidak ingin menyalahkan dari pihak manapun, baik itu sekolah ataupun dari pihak keluarga siswa, dan kami juga tidak ingin pihak sekolah merasa dirugikan juga, karena sekolah adalah sekolah swasta. Kita bersepakat mengurangi dan PAN juga membantu,” ungkapnya.

Namun di sisi lain, Teuku sangat menyayangkan maraknya kasus penahanan ijazah, khususnya yang terjadi di sekolah negeri, cuma karena tunggakan SPP. Padahal sekolah negeri ada dana BOS, komite, ditambah APBD yang dianggarkan.

Menurutnya hal itu terjadi lantaran sejak awal pihak sekolah tidak memiliki database yang lengkap terkait siswa.

“Harusnya pihak sekolah bisa memantau mana siswa-siswi yang tidak mampu, mana yang bisa diberikan beasiswa, bukan malah menahan ijazah,” sebut Teuku yang kemudian berharap kasus serupa tidak kembali terjadi, khususnya di sekolah-sekolah negeri.

“Karena sudah ada program gratis dari pemerintah, jika ini tetap terjadi maka kita perlu mempertanyakan pemimpin (Gubernur Bengkulu, red) tersebut,” pungkasnya. (SA)