GARUDA DAILY – Pernyataan Bakamla (Badan Keamanan Laut) tentang ada ratusan bahkan sampai ribuan kapal milik China dan Vietnam yang masuk perairan Natuna sangat mengagetkan, di mana Kapal-kapal tersebut telah menggangu aktivitas di perairan Natuna.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Bidang Ideologi dan Politik Djafar Badjeber. Hal tersebut tersiar setelah dikemukakan oleh Sekretaris Utama Bakamla Laksda S Irawan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR RI tanggal 13 September 2021.

Djafar mengatakan bahwa ini masalah serius, jangan dipandang enteng, apalagi dibiarkan begitu saja. Menurutnya, apa yang dilakukan kapal-kapal China dan Vietnam itu sangat keterlaluan. Sudah menginjak-injak kedaulatan RI serta harga diri entitas bangsa dan negara Republik Indonesia.

Mencermati situasi seperti itu, lanjut Djafar, TNI dan seluruh stakeholder harus saling bahu untuk menghadang kapal-kapal tersebut. Mungkin pilihan RI tidak mau terlibat konflik horizontal dengan kedua Negara tersebut.

“Tetapi kalau keterlaluan apa RI diam saja?,” tukasnya.

Masih kata Djafar, memang Bakamla kekurangan armada kapal, namun bukan berarti didiamkan begitu saja. Pemerintah RI harus protes langsung kepada kedubes negara tersebut atau melalui diplomasi politik luar negeri.

“Bila belum patuh juga, laporkan DK PBB. Dengan melibatkan dunia internasional biar China dan Vietnam tahu hukum zona ekslusif. Walhasil manuver kapal-kapal kedua negara harus diusir dari wilayah NKRI, apalagi disitu ada Rig Noble, berarti bisa mengganggu kegiatan serta keselamatan pekerja di Rig tersebut,” ujar Djafar.

Lebih jauh ia menyebutkan, kalau kedua negara tersebut merasa bersahabat dengan Indonesia, harusnya tidak ceroboh seperti itu. Sama halnya mereka mau menggertak, mengintimidasi, dan mungkin ingin menganeksasi wilayah NKRI. Siapa tahu cara ini sebagai embrio untuk melakukan pendudukan, meskipun spekulasi ini masih terlalu jauh.

“Selama ini kita menduga bahwa kedatangan TKA asal China semata-mata ingin bekerja saja, alasan ekonomi. Tetapi aroma tidak sedap mulai tercium dan bahkan makin terasa bernuansa kepentingan politik dan militer. Banyak indikasi dan bukti tentang aktivitas warga China yang sudah menjurus kepada kemungkinan pendudukan,”

“Hal itu ditandai dengan banyak warga RRT bekerja dan berdomisili di berbagai kota dan kabupaten, tanpa pengawasan ketat dari imigrasi, polisi, dan pemda. Jika pembiaran ini terjadi terus menerus, tentu bisa mengarah kepada yang lebih luas,” sebut Djafar.

Untuk itu, Pemerintah RI, DPR, dan TNI harus sikapi, evaluasi, dan awasi semua gerakan yang mungkin terjadi.

“Kita yakin kepada TNI sebagai pengawal dan penjaga kedaulatan RI,” tegasnya.

Djafar menambahkan, harusnya Komisi I melaporkan hal ini kepada Pimpinan DPR RI. Sebab ini masalah super serius, jangan abai, apalagi lalai. Pasalnya, sepengetahuan Djafar, selama empat dasawarsa ini belum pernah ia mendengar ada ratusan, bahkan ribuan kapal asing yang bermanuver di sekitar perairan Indonesia.

“Rakyat Indonesia memperhatikan masalah ini. Kita tunggu sikap DPR RI dan pemerintah dalam menjaga perairan Indonesia dari tindakan sewenang-wenang dari kapal-kapal China dan Vietnam,” tandas mantan Anggota MPR RI 1987-1992 ini. (Red)