GARUDA DAILY – Wakil Ketua II DPRD Seluma Okti Fitriani, Komisi II, Kepala BPKSDM, Asisten III dan tiga orang perwakilan guru honorer mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB RI), guna meminta penjelasan terkait Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K.

Hasilnya ada titik terang, meski peruntukannya bukan untuk honorer K2, sebab pengangkatan honorer K2 tidak dapat dilaksanakan lagi, karena memang Kabupaten Seluma terakhir ada honorer K2 pada tahun 2013.

“Seleksi P3K untuk honorer K2 di Seluma tidak dapat mungkin lagi digelar. P3K akan dilaksanakan tahap dua pada bulan Mei, jadi para guru tidak perlu berkecil hati akan ada tahap kedua non K2,” kata Okti, Senin, 11 Maret 2019.

Disampaikannya, Untuk penggajian P3K guru ini nanti akan dibebankan ke APBD Seluma, termasuk dengan proses mekanisme pelaksanaan seleksi. Ia berharap, meski APBD Seluma sangat minim, tapi tetap bisa mengalokasikan dana untuk pembayaran gaji P3K.

“Perlu pembahasan khusus lagi terkait ini antara eksekutif dan legislatif. DPRD berinisiatif seperti ini supaya tidak ada lagi kesalahpahaman dan para honorer mendengarkan langsung, bahwa penolakan dan tidak dilaksanakannya rekrutmen P3K karena regulasi yang membatasi,” ujar Okti.

Penulis: Yedi Kustanto