GARUDA DAILY – Ketidakhadiran Ketua DPRD Kota Bengkulu Erna Sari Dewi (ESD) pada lima paripurna yang berkaitan dengan APBD Kota Bengkulu 2018 mendapat kecaman Jaringan Intelektual Muda Manifesto (JIMM) Bengkulu. JIMM menilai ini preseden buruk bagi lembaga terhormat tersebut.

“Jelas ini aneh, bagaimana bisa seorang pimpinan dewan bisa tidak hadir paripurna sebanyak lima kali berturut-turut. Apalagi kelima paripurna ini membahas APBD, yang tentu saja berbicara tentang hajat hidup seluruh warga Kota Bengkulu,” ujar Direktur Eksekutif JIMM Heru Saputra kepada GARUDA DAILY, Senin 4 Desember 2017.

Baca Helmi Yang Mengalah dan Ketidakhadiran ESD – Catatan Paripurna Pengesahan APBD 2018

Heru kemudian menyoroti rencana pencalonan ESD sebagai salah satu kandidat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu 2018 mendatang. Menurut dia, menjadi hak setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya, baik dipilih maupun memilih. Namun bukan berarti mengabaikan tugas pokok dan fungsinya sebagai legislator.

“Jika karena ingin mencalonkan diri, ya ESD kalau tidak lagi fokus, mundur saja,” tegas Heru.

Perlu diketahui, kelima paripurna yang tidak dihadiri ESD semuanya berkaitan dengan APBD 2018, yakni Paripurna KUA PPAS, Pengantar Nota Keuangan, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, Jawaban Walikota dan Pengesahan APBD 2018. [9u3]