GARUDA DAILY – Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengatakan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan penyeimbang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karenanya penting bagi DPD untuk tidak diisi oleh orang-orang dari partai politik.

“Ini sebenarnya sesuatu yang penting bagi kita bahwa memang DPD itu harus murni tidak dari partai politik, tugas DPD itu ada juga (sebagai) penyeimbang DPR,” kata GKR Hemas dalam acara ramah tamah dan diskusi bersama aktivis perempuan dan tokoh Bengkulu yang digelar oleh Muspani, Sabtu, 23 Februari 2019, di kediaman pribadi Muspani, Talang Kering, Sungai Serut, Kota Bengkulu.

Baca juga Syukuran HUT Partai Gerindra ke-11, Prabowo: Sebagai Pejuang Politik, Kita Berjuang untuk Memperbaiki Kehidupan Rakyat dan Bangsa

Hal ini disampaikan GKR Hemas, guna menanggapi polemik yang sedang terjadi di tubuh DPD saat ini. Ia dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara oleh Badan Kehormatan (BK) DPD RI karena dianggap melanggar UU MD3, Tata Tertib dan Kode Etik DPD RI. Sebabnya GKR Hemas sudah 12 kali tidak menghadiri sidang paripurna.

Tidak menghadiri paripurna, bukan tanpa alasan, hal ini dilakukan GKR Hemas pasalnya dia tidak mengakui kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) yang mengambil alih kepemimpinan DPD RI dengan cara menabrak hukum.

Terkait kepemimpinan DPD, GKR Hemas sudah meminta kepastian hukum Mahkamah Konsitusi (MK).

“Kita minta kepastian hukum ke MK, apakah pak OSO atau saya yang punya surat keputusan MA 2014-2019 yang berhak menjadi pimpinan,” tuturnya.

Baca juga Padang Capo Masuk Kategori Daerah Rawan Pemilu, Bawaslu Seluma: mobil susah masuk

GKR Hemas pun menegaskan, dirinya masih anggota DPD karena yang berhak memberhentikannya adalah konsituen, bukan BK.

“Ya masih (anggota DPD), sebetulnya kepengen banget dipecat begitu oleh mereka, dasar pemecatan juga ga ada hukumnya, karena yang memecat saya itu hanya konsituen, tidak ada yang namanya itu BK,” demikian GKR Hemas. [cw1/9u3]

Baca juga Rohidin dan Hanura ‘Mesra’