Posted on 04/12/2018

GARUDA DAILY – Senator Muda Indonesia Riri Damayanti John Latief bersama Anggota Komite I DPD RI lainnya, tengah membahas tentang upaya pengembangan daya saing daerah, seiring dengan upaya lembaga ini dalam merumuskan RUU Pengembangan Daya Saing Daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah memerlukan RUU ini terutama untuk membuka kawasan terisolir dan mendorong laju pertumbuhan di daerah-daerah yang terbelakang.

“Infrastruktur harus dibangun secara besar-besaran di daerah tertinggal, bukan lagi di daerah yang sudah berdaya saing tinggi. Termasuk pendidikan dan kesehatan. Saya berharap RUU ini nanti bisa mendorong pemerintah-pemerintah daerah di Bengkulu bisa memiliki strategi bisnis yang handal dan inovasi-inovasi yang tepat untuk meningkatkan daya saingnya,” kata Riri, Selasa 4 Desember 2018.

Ia mengungkapkan, daya saing antar daerah di Indonesia cukup bervariasi bila diamati melalui tingkat pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, IPM dan PDRB per kapita.

“Dalam catatan BPS posisi Bengkulu masih berada di bawah provinsi-provinsi lain di Indonesia, bahkan di Sumatera. Posisi teratas masih dipegang DKI Jakarta dan provinsi-provinsi lainnya di Pulau Jawa. Inilah tantangan bagi DPD untuk menuntaskan pembahasan RUU Pengembangan Daya Saing Daerah ini,” tegas Riri.

Lanjutnya, agar upaya untuk meningkatkan daya saing ini berhasil, pembangunan mesti dilaksanakan secara kolaboratif, baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan perusahaan swasta, lembaga-lembaga pendidikan, penelitian, riset, masyarakat dan berbagai sektor warga masyarakat lainnya.

“Perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga pendidikan dan swadaya masyarakat harus ikut ambil tanggung jawab mengolah berbagai potensi yang kita miliki untuk menciptakan keunggulan-keunggulan yang dimiliki Bengkulu. Mudah-mudahan semua ini bisa terealisasi dan semoga RUU Pengembangan Daya Saing Daerah ini bisa tuntas sesuai target,” demikian Senator Riri.

Berdasarkan data BPS dalam beberapa tahun terakhir hingga Agustus 2017 yang merangkum data se-Indonesia, tingkat kemiskinan di Sumatera masih menempatkan Aceh dan Bengkulu sebagai peringkat teratas. Namun persentase penduduk miskin di daerah perkotaan, Bengkulu merupakan tertinggi.

Pun demikian, masih berdasarkan data BPS tersebut, IPM Bengkulu masih cukup setara dengan provinsi-provinsi lain di Sumatera. Namun persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak, Bengkulu merupakan yang terburuk dengan 43,83 persen, di atas Lampung 53,79 persen atau jauh di bawah Kepulauan Riau dengan 83,95 persen. [9u3]