GARUDA DAILY – Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu menggelar Pertemuan Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Stunting di Provinsi Bengkulu tahun 2019, di Hotel Nala Sea Side. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, 16 – 18 September 2019.

“Kita melakukan rapat aksi evaluasi terkait penurunan stunting ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk melakukan konvergensi, koordinasi lintas sektor maupun lintas program,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Herwan Antoni melalui Kabid Kesehatan Masyarakat Nelly Alesa, Selasa, 17 September 2019.

Dalam pertemuan yang turut melibatkan Bappeda Provinsi Bengkulu, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Women Crisis Center (WCC) dan Poli Gizi Politeknik Kesehatan yang merupakan ahli gizi, serta Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu ini, diharapkan Aksi Rafflesia Menuju Bebas Stunting yang sudah dikeluarkan Gubernur Bengkulu dalam surat edarannya dan menetapkan 100 desa sebagai locus bisa diintervensi dengan sebaik mungkin.

“Jadi untuk stunting ini memang sudah terjadi penurunan sejak sebelum angka stunting kita sangat tinggi berkisar 35 persen, kemudian 2019 sudah berkurang menjadi 29,5 persen, tetapi target kita adalah menurunkan menjadi di bawah 20 persen, karena menurut standar WHO, stunting boleh ada tetapi tidak boleh lebih dari 20 persen dari jumlah sasaran jumlah balita,” terang Nelly.

Adapun untuk sasaran balita dalam upaya menurunkan stunting ini mencapai 130 ribuan.

“Jadi kalau 20 persen dari total 130 ribuan ada 26 sampai 27 ribuan, kita masih angkanya di atas itu,” sambungnya.

Ke depan, Dinkes akan lebih fokus pada evaluasi dan pembiayaan di daerah dengan tetap melibatkan lintas sektor. Sebab penyebab angka stunting tinggi adalah sanitasi lingkungan, sarana prasarana kesehatan lingkungan dan permukiman. Karenanya akan diprogram seperti tempat pembuangan limbah dan sampah oleh OPD terkait. Contoh lain, seperti di Dinas Ketahanan Pangan, memastikan ketahanan pangan di tingkat keluarga bahwa bayinya nanti akan mendapatkan asupan gizi yang baik dari sumber makanan dan buah-buahan yang baik.

“Kita juga berharap kepada pemerintah desa dengan dana desanya. Sarana prasarananya, sanitasi, sarana prasarana kesehatan lainnya, yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayinya dan balita di desa itu, bisa dibantu dengan dana desa, begitu juga dengan OPD-OPD lainnya berbagi peran,” harap Nelly.

Dinkes sendiri memiliki tiga seksi, yakni Seksi Keluarga dan Gizi yang menaungi langsung stunting, kemudian Seksi Promosi Kesehatan dan Seksi Kesehatan Lingkungan. Ketiga seksi ini terus berkoordinasi dalam upaya menurunkan stunting.

“Aksi Rafflesia Menuju Bebas Stunting ini kami bentuk tahun 2018 awal setelah ditetapkan Bengkulu memiliki locus stunting. Waktu itu baru Kabupaten Kaur dan gubernur langsung menginisiasi pembentukannya, kalau di Kaur kan ada 10 desa dan gubernur langsung instruksikan untuk membentuk di 100 desa di sembilan kabupaten lainnya. Mengenai kriteria desa yang menjadi locus penurunan stunting ialah daerah yang memiliki kejadian dan status gizi jelek,” demikian Nelly.

Untuk diketahui, stunting adalah permasalahan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam rentang yang cukup waktu lama. Umumnya hal itu disebabkan asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Permasalahan stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru akan terlihat ketika anak sudah menginjak usia dua tahun. (Adv)

Penulis: Kelvin Aldo