GARUDA DAILY – Dewan Prov Dempo Xler menyoroti pentingnya penyesuaian usulan formasi ASN dan PPPK oleh pemda sesuai dengan kebutuhan aktual di lapangan.

“Usulan pengadaan ASN oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak mencakup kebutuhan daerah yakni hanya sekitar 500-an saja,” kata Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler , Senin (11/03/24)

Sementara masih ada ribuan Tenaga Harian Lepas (THL) atau honorer yang perlu diakomodir menjadi ASN

Dempo Xler menekankan perlunya usulan formasi ASN dan PPPK yang lebih merujuk kepada kebutuhan lokal.

Lanjutnya, dia menilai bahwa usulan yang telah diajukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu belum mencakup kebutuhan riil di daerah.

Terutama dalam mengakomodasi ribuan Tenaga Harian Lepas (THL) atau honorer yang perlu ditingkatkan statusnya menjadi ASN.

Dempo Xler menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda) harus melakukan pendataan yang akurat serta memproses kebutuhan tenaga kerja yang sesuai.

Hal ini penting untuk memastikan rekrutmen yang tepat sasaran, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis.

“Kita perlu tenaga teknis yang benar-benar kompeten sesuai dengan kebutuhan zaman, seperti ahli IT di bidang jaringan, software, dan teknologi digital,” tutupnya. (Adv)