GARUDA DAILY – Meski sudah memasuki pertengahan Agustus 2019, pengajuan pembahasan rancangan ancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Seluma belum juga masuk ke DPRD Kabupaten Seluma. Padahal, akhir bulan ini masa jabatan dewan periode 2014-2019 akan berakhir.

Ketua DPRD Seluma Tenno Haika mengatakan, sudah beberapa kali meminta kepada TAPD untuk segera menyerahkan KUA PPAS, agar dapat dilaksanakan pembahasan. Hanya saja, sampai saat ini belum kunjung diterimanya. Kalau sesuai jadwal, saat ini APBD perubahan harusnya sudah selesai ketuk palu.

“Kita masih menunggu. Tanggapan TAPD, minta kita bersabar. Mereka masih melengkapi di setiap OPD. Kalau sesuai jadwal, seharusnya APBDP sudah selesai ketuk palu,” kata Tenno, Rabu, 7 Agustus 2019.

Sampai Tenno, masa jabatan dewan sekarang sudah tinggal 22 hari lagi dari masa berakhirnya yang jatuh pada tanggal 27 Agustus mendatang. Namun, DPRD Seluma yang baru belum akan bisa melaksanakan pembahasan. Pasalnya, sebulan seusai pelantikan dewan baru masih sibuk kegiatan bimtek dalam daerah dan luar daerah.

“Dewan baru selesai pelantikan, minimal satu bulan masih bimtek di Bengkulu dan Jakarta, karena sistem pembekalan. Apa mungkin di RAPBD murni dan perubahan bisa dibahas barengan,” ujar Tenno.

Baca juga Ribut Dengan Istri, Warga Seluma Gantung Diri

Ditambahkannya, jika pembahasan APBD 2020 dan APBDP belum kunjung dilakukan pembahasan sampai tanggal 30 November, maka siap-siap bupati dan wakil bupati, termasuk pimpinan dan anggota DPRD disanksi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan tidak mendapat hak keuangan selama enam bulan.

“Seharusnya bulan ini sudah selesai APBDP dan September APBD murni. Jika per-30 November belum juga selesai maka bupati dan wakil bupati serta seluruh anggota DPRD Seluma bakalan gigit jari atau tidak gajian,” tandas Tenno.

Penulis: Yedi Kustanto