GARUDA DAILY – Komisi Informasi Publik (KIP) Bengkulu melakukan penilaian Badan Publik se-Provinsi Bengkulu dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di mana terdapat 40 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang masuk proses penilaian.

Sebagaimana disampaikan Ketua KIP Provinsi Bengkulu Hidi Cristoper, bahwa ada 59 badan layanan publik yang masuk penilaian, yaitu 40 OPD provinsi, 10 OPD kabupaten/kota, dan 9 instansi vertikal.

Di mana dari tiga kategori itu, sudah dilakukan seleksi administrasi dan kunjungan lapangan, sehingga terdapat 18 instansi yang dilakukan penilaian.

Lanjutnya, penilaian ini dilakukan setiap tahun dan jika sudah dilakukan penjurian nantinya, maka pada tanggal 7 Desember 2023 akan gelar KIP Award.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri yang merupakan salah satu Juri Penilaian bersama dengan Ketua KIP Bengkulu serta Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu mengatakan, saat ini dilakukan penilaian beberapa Badan Publik yang menurut pengamatannya semuanya mendapatkan nilai yang baik dari dewan juri, di mana sudah menjelaskan tentang keterbukaan informasi publik di instansinya masing-masing.

Setiap instansi telah memaparkan dengan baik dan jelas soal program kerja dan keterbukaan informasi publik dan diharapkan hal itu sudah diimplementasikan dalam ranah keterbukaan informasi publik di instansinya masing-masing.

Untuk instansi pemerintah, jelas Sekda, sementara ini sudah dilakukan penilaian terhadap dua OPD yaitu Dinas Sosial dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.

Sekda Isnan berharap apa yang telah dipaparkan OPD tadi seperti inovasi tersendiri dalam melaksanakan penyebarluasan dan keterbukaaan terhadap pelayanan informasi publik yang mereka kelola dan hal itu memang telah dijalani dengan baik, maka tentu OPD tersebut telah mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. (ADV)