GARUDA DAILY – Tim Percepatan Pembangunan Kota Bengkulu (TP2KB) baru-baru ini bersilaturahmi ke DPRD Kota Bengkulu. Silaturahmi perdana, meski sudah lebih dari satu tahun bekerja menjadi tim percepatan pembangunan.

Entah ada hubungannya atau tidak, gelaran silaturahmi ini terjadi setelah keberadaan TP2KB menjadi sorotan publik dan salah satu anggota mereka mundur, yakni Wilson, yang merupakan adik kandung dari Sekda Kota Bengkulu Marjon.

Baca juga Wilson Mundur Dari Anggota Tim Percepatan Pembangunan Kota Bengkulu

Wilson diketahui telah mundur dari anggota TP2KB saat menghadiri Debat Publik beberapa waktu lalu. Meski belum mengungkapkan secara detail apa yang menjadi alasannya mundur, namun kini dirinya mulai bernada kritis terhadap kebijakan Pemerintah Kota Bengkulu.

Wilson mulai menyoroti tentang anggaran pembangunan balai kota sebesar Rp35 miliar yang kini kasusnya bergulir di Badan Kehormatan (BK). Termasuk mempertanyakan perihal status lahan Masjid At Taqwa Kota Bengkulu.

Mantan ASN Pemkot Bengkulu ini juga mengkritisi langkah pemkot yang tidak menganggarkan pembangunan gedung SDN 62 Kota Bengkulu. Satu hal yang diungkapkannya saat memberitahukan kepada publik bahwa ia sudah mundur dari TP2KB, yaitu perbedaan prinsip.

“Alhamdulillah 20 orang anggota TP2KB, saya satu-satunya yang berani keluar karena berbeda prinsip,” tegasnya.

Sebelumnya, keberadaan TP2KB telah menuai polemik dan menjadi sorotan. Bermula dari beredarnya kabar bendahara pembayaran honor TP2KB inisial RA dimintai klarifikasi penyidik Polres Bengkulu.

Baca juga Kabar Polisi Usut Dana TP2KB, Benarkah Hoaks?

Direktur Eksekutif Pusat Study dan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi (Pustipikor) Indonesia Herawansyah dalam pernyataan sikapnya menyebutkan, ada dugaan masyarakat bahwa honorarium TP2KB melebihi pagu honorarium yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78 /PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020, yang mengatur besaran gaji dan biaya operasional lainnya.

Baca juga Honor TP2KB Diduga Melampaui Pagu PMK

Dia juga mempertanyakan pola rekrutmen TP2KB dan urgensi pembentukannya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Bengkulu Melyan Sori juga menilai keberadaan TP2KB dengan jumlah personel sebanyak itu dan honorarium yang besar hanya menghambur-hamburkan uang negara. Untuk itu ia menyarankan agar TP2KB dibubarkan saja.

“Bubarkan saja itu TP2KB, lebih baik dianggarkan ke hal yang lebih memenuhi substansi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Tanggapan Ketua TP2KB

Mengenai mundurnya Wilson, Ketua TP2KB Johanes Sapri mengatakan, hal itu tidak bisa digeneralisir, namun kemunduran Wilson tidak ada kaitannya dengan TP2KB.

“Itu masalahnya tidak bisa kita general ya, itukan beliau kesibukan di luar, tapi beliau keluar tidak ada keterkaitan dengan TP2KB,” kata Johanes.

Terkait keberadaan TP2KB, Johanes katakan tidak ada yang salah dan tidak ada yang menyimpang. Karena pembentukan TP2KB berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal).

“Itu sebetulnya mungkin pihak-pihak yang belum tahu saja, kita kan berjalan dengan perwal, perwal inikan sangat kuat, perwal itu adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pak wali untuk membantu beliau dalam percepatan pembangunan, itu tidak ada yang menyimpang,” katanya.

Disinggung tentang gaji, Johanes sebut tidak tahu, tapi dirinya menjamin bahwa TP2KB bekerja secara profesional.

“Kalau persoalan gaji itukan kami tidak tahu ya, itukan anggaran yang diberikan kepada kami, tapi kalau persoalan kerja kami bekerja, mensupport kemudian mendeskipkan persoalan yang ada di OPD, laporannya kami ada, jadi tidak duduk diam makan segala macam, engga, ada pihak saja yang barangkali mempertanyakan,” tuturnya.

Selain itu, TP2KB juga menjembatani persoalan yang ada di tingkat OPD ke walikota dan wakil walikota. Termasuk menyampaikan gagasan percepatan pembangunan dan solusi peningkatan PAD.

“TP2KB memfasilitasi sumbatan-sumbatan yang ada di OPD kepada pak walikota dan wawali, kita tidak mengelola dana tetapi kami memberikan solusi kepada pemerintah, menjembatani antara dinas dan eksekutif. Kami memberikan solusi terkait peningkatan PAD, termasuk kemudian percepatan pembangunan itu sudah kami beri saran, tapikan post mager juga terjadi, misalnya seperti sekarang Covid-19, menghambat ini,” ujarnya.

Baca juga Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur di Tahun yang Sama, Ketua TP2KB Minta Dievaluasi

Dikonfirmasi tentang kabar panggilan pihak kepolisian, Johanes tegaskan, dirinya tidak pernah dipanggil.

“Saya, kami tidak dipanggil, mungkin ada perlu itukan dari pihak OPD terkait, ya mungkin untuk mempertanyakan, tapikan jelas ya perwalnya ada,” pungkasnya. (Red)