GARUDA DAILY – Wilson terkonfirmasi telah mundur dari anggota Tim Percepatan Pembangunan Kota Bengkulu (TP2KB). Hal ini diketahui saat Debat Publik bertemakan “Di Balik Anggaran 35 M Balai Kota Bengkulu (&) Peran Media” Minggu, 22, Maret 2020, di Kedai Kopi Gading Cempaka, yang digelar oleh Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Bengkulu.

Baca juga Adik Marjon Minta BK Usut Tuntas Kemunculan Anggaran Balai Kota 35 Miliar

Pada debat itu, Wilson secara tegas meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bengkulu untuk mengusut tuntas anggaran balai kota atau rumah dinas Walikota Bengkulu senilai Rp35 miliar yang diduga muncul di APBD 2020, tanpa melalui proses pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bengkulu.

Tak hanya minta BK mengusut tuntas hal tersebut, namun ia juga meminta BK lebih fokus terhadap substansi surat yang dilayangkan anggota DPRD Kota Bengkulu Ariyono Gumay ke Walikota Helmi, bukan persoalan kop surat yang menjadi salah satu materi laporan Fraksi PAN DPRD Kota Bengkulu ke BK.

“Kami mewakili masyarakat sipil, katakanlah rakyat Kota Bengkulu, ingin memberikan masukan kepada BK, menyarankan BK agar fokus terhadap subantansi apakah anggaran 35 miliar itu dibahas atau tidak,” sampainya di Debat Publik “Di Balik Anggaran 35 M Balai Kota Bengkulu (&) Peran Media” Minggu, 22, Maret 2020, di Kedai Kopi Gading Cempaka, yang digelar oleh Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Bengkulu.

Wilson juga meminta BK tidak hanya memanggil anggota banggar ataupun Fraksi PAN saja, tapi juga memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Bukan hanya banggar dan Fraksi PAN saja yang dipanggil, tapi juga BPKAD karena sumber operatornya ada di sana, tolong juga dipanggil Dinas PU-nya,” tukas Wilson.

Pada debat itu, dia juga menyayangkan ketidakhadiran Helmi dan Ariyono. Pasalnya, publik berhak tahu tentang anggaran 35 miliar tersebut, sebab itu uang rakyat.

“Sebenarnya yang kami inginkan yang datang hari ini adalah Helmi Hasan dan Ariyono Gumay, karena substansinya bukan soal indikasi pelanggaran tatib (kop surat), tapi kita ingin tahu soal anggaran 35 miliar itu, karena ini adalah uang rakyat,” ketusnya.

Wilson menginginkan persoalan ini dibuktikan dengan menunjukkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan anggaran.

“Bagaimana usulan 35 miliar itu, ada tidak di dalam KUA PPAS, ada tidak di dalam RKPD, ada tidak di dalam RKA, kita ingin pembuktian itu, kita pengen lihat, kita mau tunjukkan dokumennya mana, apa benar atau tidak,” tegasnya.

Bahkan dia meminta ketika nanti terbukti kemunculan anggaran tanpa melalui proses yang sebenarnya, persoalan ini harus dibawa hingga ke ranah penyelidikan.

Lebih lanjut Wilson pun mempertanyakan skala prioritas pembangunan di Kota Bengkulu dan urgensi pembangunan balai kota. Sebab menurutnya balai kota yang sekarang ada masih sangat bagus, malah justru pembangunan SDN 62 Kota Bengkulu yang harusnya lebih prioritas justru tidak dianggarkan.

“Balai kota bukan prioritas, karena balai kota sekarang masih sangat bagus, jadi urgensiny apa?” pungkasnya.

Baca juga Editorial Bengkulu Interaktif Berakhir Debat, Helmi Hasan dan Ariyono Gumay Tidak Hadir

Mundur dari TP2KB Karena Beda Prinsip

Sejumlah pernyataan Wilson tersebut menarik perhatian Moderator Debat Melyan Sori, pasalnya Wilson diketahui merupakan anggota TP2KB. Terhadap semua statement yang disampaikan Wilson, Melyan pun bertanya apa tidak takut SK TP2KB-nya nanti direvisi.

Wilson pun menjawab pertanyaan Melyan dengan diawali ucapan Alhamdulillah.

“Alhamdulillah 20 orang anggota TP2KB, saya satu-satunya yang berani keluar karena berbeda prinsip,” kata adik kandung Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Marjon ini.

“Saya sudah keluar dan berhenti dari TP2KB, boleh dicek,” sambungnya lagi.

Kini Wilson memposisikan diri sebagai Pengamat Keuangan dan Pembangunan di Kota Bengkulu. Dia juga siap memberikan kontribusi untuk Kota Bengkulu meskti tak lagi menjadi anggota TP2KB.

Penulis: Doni S