GARUDA DAILY – Kejelasan status anggaran pembangunan balai kota atau rumah dinas walikota ada di tangan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bengkulu. Demikian disampaikan Pengamat Keuangan dan Pembangunan Bengkulu Wilson.

Untuk itu ia berharap BK benar-benar mengeluarkan energinya untuk menjawab hal yang menjadi pertanyaan publik Kota Bengkulu saat ini. Apakah anggaran tersebut benar dianggarkan melalui prosedur yang benar dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Publik mempertanyakan status 35 miliar itu. Apakah memang pernah dibahas antara banggar dan TAPD apakah tidak? Apakah proses pembahasannya itu memang benar-benar mengacu pada aturan, Undang-Undang 17 Tahun 2003, Undang-Undang 1 Tahun 2004, PP 58 Tahun 2005, Permendagri 33 Tahun 2019 ataukah bagaimana,” tanya Wilson.

Baca juga 35 Miliar untuk Rumah Dinas dan Kondisi Sekolah di Kota Bengkulu, Wilson: Miris

Apa yang disampaikan anggota DPRD Kota Bengkulu Ariyono Gumay melalui surat permintaan pembekuan anggaran balai kota ke walikota menurutnya harus menjadi fokus utama BK. Bukan persoalan kop surat yang menjadi salah satu materi pelaporan Fraksi PAN DPRD Kota Bengkulu ke BK.

“Karena saudara Ariyono Gumay pernah mengatakan di dalam rancangan buku perda tidak ada, tiba-tiba dalam buku perdanya ada, ini harus ditelusuri kejelasannya, karena ini menyangkut uang rakyat yang bukan sedikit. Harus dikejar apakah itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jangan sampai uang rakyat ini direalisasikan tapi tidak mengacu pada undang-undang, jika demikian harus diluruskan,” kata Wilson.

Baca juga Adik Marjon Minta BK Usut Tuntas Kemunculan Anggaran Balai Kota 35 Miliar

Lebih lanjut ia menilai BK memiliki peranan penting dan besar dalam konteks ini, dan ia berharap BK mengedepankan aspek kejujuran dan kebenaran, demi rakyat Kota Bengkulu.

“Anggaran 35 miliar balai kota itu apakah sudah dibahas atau belum, urgensinya seperti apa dan bagaimana, kalau memang sudah dibahas apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jangan sampai uang ini dibangun sesuka dan seselera kita, tidak mengacu pada peraturan,” demikian Wilson.

Penulis: Doni S