GARUDA DAILY – Sebanyak 740 Anggota BPD se-Kabupaten Mukomuko sepertinya tahun depan kembali harus gigit jari. Pasalnya, rencana pemerintah menaikkan tunjangan mereka dapat dipastikan batal.

Ketua Komisi I DPRD Mukomuko Armansyah mengatakan, kenaikan tunjangan BPD dan perangkat desa yang rencananya dianggarkan dalam APBD 2021 itu belum dapat terlaksana.

“Mengingat kondisi anggaran yang sangat minim, tunjangan BPD bisa dipastikan tak terakomodir di APBD tahun depan,” ungkap Armansyah.

Pada tahun 2020 Dana Desa (DD) sebesar Rp 124,4 miliar. Namun di APBD Perubahan berkurang menjadi 122,8 miliar. Sedangkan di RAPBD 2021 Dana Desa dialokasikan sebesar Rp 123,1 miliar atau mengalami penurunan Rp 13,1 miliar dibanding tahun sebelumnya.

“Anggaran DD berkurang. Jadi bagaimana kita mau naikkan tunjangan perangkat desa? Memang postur APBD kita kecil di tahun 2021. Jadi kepada kawan-kawan BPD dan perangkat desa harap bersabar,” tambah Ketua DPC Partai Gerindra Mukomuko ini.

Terpisah, Ketua Forum BPD Kecamatan Kota Mukomuko Novles Kurniawan mengaku kecewa dengan informasi tersebut. Padahal sebelumnya, kata Novles, Sekda Mukomuko Marjohan berjanji akan menaikkan tunjangan seluruh anggota BPD.

“Sangat kecewa. Tentu kami merasa di-PHP (Pemberi Harapan Palsu). Sebab Sekda sudah berjanji di hadapan kami semua, jauh sebelum pembentukan Forum BPD Kecamatan dan Kabupaten yang lalu,” demikian Novles.

Penulis: Yance Askomandala