Dinamika politik menjelang Pilkada Gubernur Bengkulu 2020, sangat dinamis. Masing-masing calon kandidat gubernur telah melakukan komunikasi dan lobi politik ke elit pengurus DPP partai di Jakarta. Jika sebelumnya, Rohidin Mersyah telah terlebih dulu menjalin komunikasi politik dengan DPP PDIP dan peluang terjadinya koalisi semakin mengerucut, dengan mengandeng Bupati Lebong Rosjonsyah sebagai calon wagub.

Terakhir hal yang sama juga dilakukan calon kandidat gubernur Helmi Hasan yang juga Walikota Bengkulu, melakukan silaturahmi politik dengan Ketua Umum DPP Hanura di Jakarta. Dalam keterangan persnya, Partai Hanura hampir dipastikan akan berkoalisi dengan PAN dan beberapa partai lainnya untuk mencalonkan Helmi Hasan dalam kontestasi Pilgub 9 Desember ini. Dengan restu OSO ini membuat konstalasi politik lokal semakin menarik, setidaknya publik sudah mulai bisa memprediksi siapa saja pasangan calon yang bakal bertarung dalam kontestasi Pilgub Bengkulu.

Dalam politik terkenal dengan adigium “tidak ada makan siang gratis”. Ini artinya tiket yang diberikan OSO ke Helmi Hasan pasti dibarengi dengan deal politik. Saya menduga deal politik yang diberikan OSO adalah dengan garansi Helmi Hasan harus mengandeng wakilnya dari Hanura. Soal dengan modal 3 kursi di DPRD, tiket Hanura bukan kelas ekonomi, tapi udah masuk kelas bisnis. Oleh sebab itu garansi bagi siapa saja yang akan menggunakan kapal Hanura, pasti harus memposisikan kader Hanura duduk di samping “kapten kapal”.

Kalo begitu, siapa yang direkomendasikan Hanura untuk duduk di samping sang kapten, kuat dugaan saya rekom itu akan diberikan kepada Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bengkulu, yaitu Muslihan DS. Sosok Muslihan sudah tidak asing lagi dalam mimbar politik lokal. Beliau adalah tipikal politisi petarung, 2 periode sebagai Bupati Rejang Lebong, satu periode menjadi Bupati Bengkulu Utara. Selain itu Muslihan juga pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu.

Dengan demikian sosok Muslihan bukan pandatang baru dalam politik tapi sudah malang melintang di jagat kontestasi sirkulasi elit lokal. Sebagai mantan combatan militer, Muslihan merupakan ahli strategi dan taktik, dengan modal skill ini juga memuluskan langkah politiknya selama ini dalam memenangkan berbagai pertarungan di politik. Harus dipahami juga dalam kontestasi politik di negeri ini, preferensi pemilih masih sangat ditentukan oleh politik identitas.

Maka unsur kesukuan, etnis, dan agama menjadi variabel penting elektabilitasnya di mata pemilih. Secara demografis Provinsi Bengkulu didiami oleh penduduk dari beragam suku/etnis, baik suku asli seperti Rejang, Serawai, Pekal, Melayu, dan Lembak. Namun sebagai akibat arus mobilitas penduduk dan program transmigrasi di era orde baru, menyebabkan banyaknya saudara kita pendatang yang masuk ke Bengkulu. Terutama saudara kita dari suku Jawa, Minang, Batak, dan Bugis.

Khusus untuk suku Jawa dan Minang memiliki persentase sekitar 30 sampai 40 persen dari jumlah penduduk Provinsi Bengkulu. Keberadaan penduduk dari dua suku ini Jawa dan Minang, secara politis sangat strategis dan menentukan kemenangan bagi siapa saja yang bertarung dalam kontestasi politik pilkada. Figur Muslihan yang berasal dari suku Jawa secara elektoral memberikan insentif politik bagi siapa saja yang bergandengan dengannya.

Jika benar keputusan akhir politik, Helmi Hasan berpasangan dengan Muslihan DS, maka tandem pasangan ini akan cukup diperhitungkan dalam Pilkada Bengkulu. Apalagi diperoleh informasi berdasarkan hasil survey dari berbagai lembaga kredibel maupun internal, menyatakan bahwa tidak ada calon kandidat gubernur yang berkembang dalam wacana publik saat ini yang memiliki tingkat elektabilitas yang dominan atau signifikan.

Dengan demikian secara statistik, semua calon kandidat yang dipercakapkan di ruang khalayak selama ini memiliki peluang yang sama untuk bersaing dan memenangkan kontestasi pilkada. Bagaimana realitas politik yang sebenarnya akan terjadi, kita tunggu saja sampai di mana ujung pencarian politik ini akan berlabuh. Terima kasih wassalam.

*Penulis adalah Akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan Peneliti di Pusat Kajian Agama, Politik, dan Peradaban