GARUDA DAILY – Dana Kelurahan tahap pertama akan dikucurkan pada bulan Mei 2019 sebesar Rp1,5 triliun atau 50 persen dari alokasi dana kelurahan yang berada di dalam Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3 triliun. Saat ini, penggelontoran dana kelurahan tinggal menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang sedang diundangkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) agar alokasi tidak tercampur dengan alokasi DAU lain.

Senator Muda Indonesia Riri Damayanti John Latief mengatakan, terdapat 172 kelurahan se-Provinsi Bengkulu yang telah bersiap menanti Dana Kelurahan tersebut. Ia optimis Dana Kelurahan ini dapat memicu kelurahan-kelurahan se-Provinsi Bengkulu untuk mengelola anggarannya secara kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan dan penataan di wilayahnya.

“Tentu kita semua berharap Dana Kelurahan ini bisa digunakan sesuai dengan peruntukannya dan prioritaskan yang menjadi isu kebutuhan masyarakat terutama perbaikan jalan dan penatan tempat-tempat kumuh sehingga seluruh kelurahan di Provinsi Bengkulu dapat menjadi wilayah yang hijau, bersih, sejuk, indah saat dilihat waktu siang dan terang di waktu malam dengan aneka penerangan lampu, nyaman untuk warga masyarakat bahkan bagi wisatawan,” kata Senator Riri kepada Pewarta, Senin 14 Januari 2019.

Baca Mahasiswa Rantau Terancam Golput, Senator Harap KPU Beri Solusi

Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur ini menjelaskan, selama ini penataan wilayah telah digalakkan oleh Pemerintah Daerah, terutama pembenahan pemukiman kumuh. Namun, Senator Riri berharap adanya Dana Kelurahan dapat mendorong penataan tersebut tidak hanya untuk mengentasi kekumuhan, namun juga dapat diarahkan untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Bengkulu.

“Ini sekaligus untuk mendukung visi misi Pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah Gubernur Rohidin Mersyah yang telah mencanangkan Wonderful Bengkulu 2020. Tinggal satu tahun lagi. Saya siap untuk terus mengawal agar Pemerintah Pusat dapat mensupport pembangunan di Bengkulu,” ungkap Riri.

Data terhimpun, program penanganan pemukiman kumuh secara kreatif telah berjalan di sejumlah daerah di Kota Bengkulu sejak tahun 2015 silam, meliputi pembangunan jalan lingkungan dan pembangunan WC Komunal melalui program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Program penataan wilayah secara kreatif harus berjalan secara berkelanjutan. Mana siring (drainase) yang mampet harus dibenahi, jalan yang masih tanah harus mulai dibangun, dan yang belum punya ruang terbuka hijau harus membangunnya untuk kenyamanan warga masyarakat,” demikian Senator Riri.

Baca Senator Riri: Penikmat Jasa Prostitusi Harus Dihukum

Untuk diketahui, terdapat 172 kelurahan se-Provinsi Bengkulu. Setiap kelurahan diperkirakan akan mendapatkan Rp300 juta. Dengan demikian, total sekitar Rp51,6 miliar anggaran akan mengalir untuk kelurahan-kelurahan se-Provinsi Bengkulu, yang akan dikucurkan melalui DAU pada tahun ini.

Alokasi DAU tambahan tersebut harus dianggarkan oleh pemerintah kabupaten dan kota di dalam APBD daerahnya masing-masing. Jika DAU itu belum dianggarkan, maka Pemda harus memasukkan itu dalam APBD Perubahan.

Kemudian, Pemda bisa mendapatkan alokasi Dana Kelurahan tahap I jika sudah memiliki peraturan daerah mengenai APBD 2019 dan surat pernyataan bahwa Pemda telah menganggarkan anggaran kelurahan pada APBD 2019. Penyaluran tahap II bisa dilakukan setelah Pemda menyampaikan syarat berupa laporan realisasi penyerapan DAU tambahan tahap I.

Dijelaskan, laporan realisasi penyerapan DAU tambahan tahap I harus menunjukkan realisasi paling sedikit 50 persen dari DAU tambahan yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penggunaan Dana Kelurahan ini ditujukan untuk membangun sarana dan prasarana pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. (Red)

Baca Peraturan Tes CPNS 2019 Harus Lebih Matang