GARUDA DAILY – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyebutkan, masih ada hambatan ekonomi di daerah terkait monopoli, kartel, dan kebijakan unfair (tidak adil) kepala daerah (kada) terhadap pengusaha tertentu di daerah, yang diduga berkaitan dengan praktik ‘balas jasa’ kepada pemodal saat pilkada.

“Inikan ujungnya menghambat ekonomi, karena adanya praktik unfair yang dilakukan kepala daerah, yang begini-begini, presiden harus tahu,” ungkapnya.

Lanjutnya, pemerintah harus mendorong aktivitas perekonomian di daerah untuk menopang kinerja ekonomi nasional. Sebab, terhambatnya aktivitas ekonomi di daerah, sama dengan semakin terpuruknya aktivitas ekonomi nasional, dan konsekuensinya terjadi kontraksi ekonomi lebih dalam lagi.

Hal itu disampaikan LaNyalla saat rapat koordinasi dengan kepala daerah. Dia mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang meminta kepala daerah berhati-hati dalam membuat kebijakan untuk pemulihan ekonomi. Menurutnya kebijakan tersebut positif.

“Saya mendukung langkah presiden di tengah pandemi ini agar ekonomi dapat terus berjalan dengan positif. Tetapi dalam kunjungan kerja saya ke sejumlah daerah, masih banyak contoh kasus hambatan ekonomi di daerah. Ini yang harus menjadi perhatian serius eksekutif,” ujarnya.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu berharap aktivitas ekonomi terus digenjot untuk menekan laju inflasi.

“Semua harus berjalan. Selain penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing, perekonomian di daerah juga harus terus didorong bahkan ditingkatkan untuk menekan laju inflasi,” kata LaNyalla.

Ia meminta kepada semua daerah mulai meningkatkan produktivitas ekonominya di berbagai sektor unggulan untuk membuat ketahanan dan kekuatan baru.

“Jadi pasca pandemi kita siap menghadapi kenormalan seperti biasa,” tuturnya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi menggelar rakor dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur. Selain penanganan Covid-19, pesan pentingnya adalah agar kepala daerah tidak mengeluarkan kebijakan yang dapat melemahkan kegiatan perekonomian di daerah, terutama kebijakan yang menghambat pelaku usaha untuk terus menggerakkan roda perekonomian. (Red)