GARUDA DAILY – Pengamat Politik yang juga Akademisi Universitas Bengkulu Azhar Marwan menilai keterpurukan yang dialami Provinsi Bengkulu salah satunya disebabkan oleh ‘musibah’ (kasus korupsi) yang menjerat para pemimpin. Karenanya penting untuk Pilgub Bengkulu melahirkan pemimpin yang tidak mengulangi cerita-cerita lama (kelam) itu.

Memilih pemimpin harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional bukan emosional. Bengkulu butuh pemimpin yang punya konsep, pemikiran, gagasan, ide, dan punya keberanian untuk menerapkan ide-ide itu. Kemudian mentransformasikannya kepada jajarannya, lalu mengkoordinasikan ide-ide itu ke kabupaten/kota. Sebab gubernur merupakan wakil dari pemerintah pusat yang ada di daerah, yang memiliki fungsi koordinatif, dan punya kemampuan mengkoordinasikan itu ke kepala daerah yang ada di kabupaten/kota.

Berbicara tentang ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, dan lain sebagainya, berbicara totalitas dari akumulasi yang ada di kabupaten/kota. Misal kemiskinan, kemiskinan itu adalah sumbangan dari kabupaten dan kota, karenanya penting untuk menjalankan fungsi koordinasi untuk memetakan angka kemiskinan dan penyumbang kemiskinan terbesar di kabupaten/kota.

“Menyelesaikan kemiskinan di Bengkulu maka harus bicara Bengkulu secara totalitas, untuk itu butuh pemimpin yang punya konsep dan keberanian untuk menerapkan itu, tidak boleh melakukan pembiaran, bekerja seadanya, tidak bisa, maka program provinsi itu ada di kabupaten/kota, program kabupaten/kota itu juga ada di program provinsi,” kata Azhar Marwan.

Jangan ego sektoral, visi misi kabupaten/kota harus membreakdown visi misi provinsi, visi misi provinsi harus membreakdown visi misi pusat. Untuk itu ada namanya RPJMD, RPJMD provinsi mengacu ke RPJMN, RPJMD kabupaten/kota juga harus mengacu kepada RPJMD provinsi. Jika demikian, baru bisa sejalan, tidak bisa ego sentris, liar, dan berdasarkan kehendak masing-masing. Oleh sebab itu, Gubernur Bengkulu ke depan harus mampu menjadi pemersatu.

Azhar Marwan mengingatkan, salah kaprah menterjemahkan otonomi daerah itu adalah otonomi kekuasaan. Otonomi daerah adalah otonomi kewenangan, seorang kepala daerah terpilih diberi kewenangan untuk memajukan daerahnya. Bukan saya kepala daerahnya dan berjalan sesuai keinginannya.

“Kita ada rapat teknis, ada musrenbang kabupaten/kota, ada musrenbang provinsi, ini harus dikawinkan. Kalau ingin Provinsi Bengkulu berbenah dan maju, maka benahi dan majukan kabupaten/kota, tidak bisa ada perasaan ego sektoral. Otonomi daerah itu otonomi kewenangan bukan otonomi kekuasaan, kita ini mohon maaf terkadang menterjemahkan otonomi kekuasaan, bukan otonomi itu kewenangan,” tukasnya.

Seorang gubernur, lanjut Azhar Marwan harus memiliki kemampuan memainkan ‘kartu’, jika ada persoalan di tingkat kabupaten kota, maka provinsi wajib mengingatkan. Termasuk memverifikasi dan mengevaluasi anggaran di kabupaten/kota, apabila ada program-program kabupaten dan kota yang tidak layak, tidak patut, dan tidak jelas, serta muncul angka-angka yang boombastis tapi tidak realistis, maka provinsi harus tegas mencoretnya.

Terakhir ditegaskannya bahwa Provinsi Bengkulu membutuhkan figur yang memiliki kemampuan manajerial, memainkan perannya sebagai wakil pemerintah pusat, dan menghilangkan arogansi kekuasaan.

“Kita butuh figur yang punya kemampuan manajerial yang bagus, punya konsep, ide, serta power yang kuat dalam mengintegrasikan program kabupaten/kota, agar kita bisa keluar dari predikat yang ada sekarang ini dan mampu mengejar ketertinggalan dari provinsi tetangga. Kekuatan dan kemampuan mengintegrasikan program kabupaten/kota itu penting bahkan merupakan kunci bagi kita untuk maju. Karena keterpurukan provinsi itu adalah merupakan sumbangan dari kabupaten/kota di daerah ini,” tegas Azhar Marwan.

“Maka seorang gubernur harus berani menjalankan fungsi koordinasi sebagai wakil pemerintah pusat, meskipun bukan berarti mekakukan manajemen tangan besi. Semua program harus saling melengkapi, ada sinkronisasi dan terintegrasi demi kemajuan daerah. Hilangkanlah jika ada arogansi kekuasaan, tapi berpijaklah pada tanggung jawab serta kewenangan yang ada,” pungkasnya.

Penulis: Doni S