GARUDA DAILY – Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan khusus untuk pelanggan PLN, khususnya dari kalangan masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Kebijakan ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam meminimalisir dampak ekonomi Corona Virus Disease (Covid-19).

“Perlu saya sampaikan, untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta, pelanggan akan digratiskan selama tiga bulan ke depan, yaitu untuk bulan April, Mei dan Juni 2020. Sedangkan untuk pelangan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan, akan didiskon 50 persen. Artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan April, Mei dan Juni 2020,” kata Jokowi dalam keterangan pers melalui video yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 31 Maret 2020.

Terkait permintaan kelonggaran untuk pelanggan PLN sebelumnya telah diperjuangkan Walikota Bengkulu Helmi Hasan dengan langsung mendatangi kantor PLN Rayon Bengkulu pada Kamis, 26 Maret 2020.

“Saya menyampaikan harapan dan keinginan warga Kota Bengkulu karena memang wabah Covid-19 ini bukan hanya terdampak kepada orang yang terkena virus Corona saja tapi juga berdampak pada seluruh masyarakat kecil, terutama dari segi ekonomi mereka,” kata Helmi waktu itu.

Ia mencontohkan seperti sopir angkot. Sejak adanya larangan dari pemerintah untuk keluar rumah, mereka sepi penumpang. Sedangkan listrik setiap bulan harus dibayar, belum lagi uang sewa rumah, cicilan kredit barang-barang dan lainnya.

“Makanya kita komunikasi dengan PLN memungkinkan atau tidak kalau PLN juga sejalan dengan instruksi Presiden. Harapan kita PLN juga bisa memberikan kelonggaran kepada pelanggannya selama satu tahun untuk pembayaran PLN. Terutama warga tidak mampu dan tidak berdaya sejak wabah Covid-19 ini,” harap Helmi.

Menanggapi permintaan Helmi, Manager UP3 Bengkulu Haris Andika saat itu belum bisa menjawabnya, namun usulan walikota akan disampaikan ke pusat.

“Dengan resmi kami terima suratnya nanti kami akan teruskan ke induk kami. Harapannya nanti ada solusi atau keterangan. Kami tergantung instruksi dari pusat,” tandas Haris. (Red)