GARUDA DAILY – DPRD Provinsi Bengkulu menggelar Paripurna dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Senin, 29 Juni 2020.

Paripurna dipimping langsung Ketua Ihsan Fajri, didampingi Wakil Ketua I Samsu Amanah, Wakil Ketua II Suharto, Wakil Ketua III Erna Sari Dewi, dan diikuti anggota DPRD Provinsi Bengkulu lainnya. Serta dihadiri langsung Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

Hasilnya Pemprov Bengkulu meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebagaimana disampaikan Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” sampai Bahrullah.

Dijelaskannya juga bahwa meski mendapat opini WTP namun masih ada saja temuan permasalahan di lingkup Pemprov Bengkulu. Salah satunya terkait permasalahan aset tetap, yang belum dilakukan secara optimal.

Sementara itu, Gubernur Rohidin menyampaikan rasa syukur serta apresiasi kepada BPK yang telah memberikan penilaian WTP terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Namun baginya, opini WTP itu tidaklah ada artinya jika pengelolaan keuangan itu tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Ini baru memenuhi standar umum akuntansi dalam pengelolaan keuangan, artinya masih perlu kerja keras agar pengelola keuangan daerah itu berdampak pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” sampai Rohidin.

Mengenai masalah temuan yang harus diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh BPK, Rohidin akan menindaklanjutinya.

“Temuan nantinya akan dipelajari dan akan ditindaklanjuti bersama dengan OPD serta DPRD Provinsi Bengkulu,” pungkasnya. (Adv)