GARUDA DAILY – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu Mardensi menggelar reses di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar, Kamis 11 Mei 2017. Momen ini kemudian dimanfaatkannya guna meluruskan kesimpang siuran polemik program dana bergulir satu miliar satu kelurahan.

Mardensi menegaskan, DPRD tidak pernah menahan Peraturan Daerah (Perda) hasil revisi. DPRD menunda untuk sementara waktu hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan hasil audit perguliran dana samisake.

“Biar jelas duduk persoalannya, kalau samisake Fraksi Golkar sangat setuju, tapi menunggu hasil pemeriksaan BPK terlebih dahulu, supaya masyarakat sebagai penerima manfaat aman dan pemerintah juga aman. Kami Fraksi Golkar sayang dengan masyarakat Kota Bengkulu, jangan sampai tersangkut permasalahan hukum,” tegas Mardensi.

Tak hanya samisake, ia juga meluruskan tentang penolakan Golkar terhadap rencana pinjaman Rp 250 M oleh Pemerintah Kota. Sebab menurut dia, ada selentingan yang mengatakan gagalnya rencana pinjaman ini gara-gara Golkar.

“Saya luruskan, di DPRD itu ada 9 fraksi, kalau lah Fraksi Golkar tidak menyetujui bukan berarti Golkar tidak pro rakyat. 7 tahun lamanya kita dibebani hutang, Fraksi Golkar memikirkan rakyat,” ujar Mardensi.

Sementara itu, Mardensi yang menggelar reses seorang diri mengungkapkan, reses kali ini lebih baik ketimbang penyelenggaraan reses sebelumnya. Sebab aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak melulu tentang infratsruktur jalan dan drainase. Masyarakat mulai membicarakan tentang kemiskinan yang di Kota Bengkulu, pendidikan, organisasi kepemudaan, karang taruna, RISMA hingga keresahan warga akan peredaran miras. [9u3]