GARUDA DAILY – Hasil audit BPK RI Perwakilan Bengkulu, lima paket pekerjaan di Dinas PUPR dan dua paket di Dinas Kesehatan Seluma jadi temuan, karena terdapat kelebihan pembayaran.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Seluma Nofi Eriyan Andesca. Total temuannya adalah Rp540 juta, dengan rincian Rp318 juta di PUPR dan Rp224 juta di Dinkes.

Untuk itu, Nofi meminta kepada kedua OPD agar segera menyelesaikan temuan tersebut.

“Jadi kita mengingatkan kepada instansi yang terdapat temuan untuk segera menyelesaikan temuan tersebut sebelum 60 hari,” kata Nofi, Selasa, 21 Januari 2020.

Kendati temuan BPK hanya 500an juta, namun Kabupaten Seluma kembali terancam tidak lagi mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pasalnya masih bermasalah dengan pengelolaan aset.

Penulis: Yedi Kustanto