GARUDA DAILY – Keputusan Bupati Seluma Bundra Jaya memberhentikan sementara Kades Padang Kelapo Onzaidi, Kades Gunung Kembang Warlan Sadihin, dan Kades Ujung Padang Leronan mendapat protes dan penolakan dari masyarakat ketiga desa tersebut.

Aksi penolakan ditunjukkan masyarakat dengan mendatangi kantor Camat Semidang Alas Maras (SAM), Jumat, 26 Juni 2020. Tak hanya menolak kadesnya diberhentikan, masyarakat juga menolak pengaktifan kembali perangkat desa yang lama dan penunjukan plt kades oleh bupati.

Disampaikan salah seorang perwakilan masyarakat, yang juga mantan Kades Ujung Padang, Sahri, keputusan bupati dinilai justru membuat kondisi desa semakin semrawut.

“Keadaan desa sekarang ini semrawut dengan adanya keputusan bupati tersebut. Masyarakat menolak perangkat lama, sedangkan perangkat lama saat ini masih ngantor. Dengan adanya peristiwa ini kami masyarakat resah,” sampainya.

Sahri berharap persoalan ini segera diselesaikan. Sebab ia khawatir, jika dibiarkan berlanjut akan muncul gejolak yang lebih besar.

“Masyarakat tidak menerima keputusan bupati tersebut. Jika tidak cepat diselesaikan dipastikan akan terjadi gejolak yang lebih besar,” ucapnya.

Baca juga Dinilai Tak Patuhi SK, Bundra Jaya Berhentikan Tiga Kades

Senada disampaikan Tokoh Masyarakat Desa Padang Kelapo Deran (65).

“Kami belum menerima keputusan bupati terkait pemberhentian kades. Untuk saat ini masih kondusif, tapi mereka meminta perangkat lama untuk tidak masuk ke kantor. Kita tunggu proses selanjutnya, kalau belum ada kejelasan belum tahu gimana tindakan masyarakat ke depan,” ujarnya.

Menanggapi protes masyarakat, Camat SAM Hendri mengatakan, aspirasi masyarakat akan disampaikan ke Pemkab Seluma.

“Tiga desa ini sudah kita datangi dengan pihak Kepolisian dan Koramil, mereka masih kondusif, keamanan di desa masih bisa terkendali. Sedangkan aspirasi yang disampaikan kepada kami ini nanti akan disampaikan ke Pemkab Seluma,” sebutnya.

Baca juga Berhentikan Kades, Bupati Seluma Disebut Tak Beretika

Untuk diketahui, ketiga kades ini diberhentikan bupati karena dinilai tidak mematuhi SK terkait pengaktifan kembali perangkat desa lama.

Penulis: Yedi Kustanto