GARUDA DAILY – Kantor Dinas Pendidikan Seluma terbengkalai lantaran pembangunannya tidak kembali dilanjutkan. DPRD Seluma siap menyetujui anggaran untuk melanjutkan pembangunan, namun harus disertai surat dari BPK atau Aparat Penegak Hukum (APH).

Pada tahun 2019 kantor tersebut direhab dengan anggaran Rp 800 juta. Namun belum tuntas, sebab konstruksi pekerjaannya sama dengan pembangunan baru. Dinas Pendidikan sudah berupaya mengajukan sejumlah anggaran untuk melanjutkannya, tapi DPRD menolak.

Wakil Ketua I DPRD Seluma Sugeng Zonrio menjelaskan, pihaknya telah melakukan pembahasan terkait hal ini dan setuju pembangunannya dilanjutkan, tapi dengan catatan. Seperti melakukan audit dan perhitungan aset.

“Mengenai audit bukan ranah kami DPRD. Namun DPRD menyarankan agar eksekutif melakukan perhitungan aset yang terbengkalai itu. Nanti aset tersebut dihapuskan terlebih dahulu atau seperti apa agar bisa dibangun kembali,” jelas Sugeng, Rabu, 13 Mei 2020.

Selanjutnya ia menyarankan eksekutif koordinasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau APH, mengenai boleh atau tidaknya kantor tersebut dilanjutkan pembangunannya.

“Pada intinya kami DPRD setuju itu dianggarkan kembali. Lebih dari 3 miliar kami setuju, namun harus ada surat dari BPK atau penegak hukum, jika memang dilanjutkan tidak akan menimbulkan masalah,” pungkasnya.

Penulis: Yedi Kustanto