GARUDA DAILY – Badan Pusat Statistik (BPS) pada 15 Juli 2020 merilis “Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen”. Angka kemiskinan di Indonesia meningkat 0,56 persen jika dibandingkan data September 2019 dan naik 0,37 persen jika dibandingkan data Maret 2019. Total penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 ada 26,42 juta. Naik 1,63 juta dari data September 2019 atau meningkat 1,28 juta berdasarkan data pada bulan Maret 2019.

Sementara itu, Provinsi Bengkulu yang sebelumnya berada di peringkat kedua provinsi termiskin se-Pulau Sumatera naik ke peringkat pertama dengan persentase kemiskinan 15,03. Bengkulu menggusur Aceh yang turun menjadi peringkat kedua dengan persentase 14,99. Sedangkan untuk ranking nasional, Bengkulu berada di peringkat keenam sebagai provinsi termiskin se-Indonesia, di bawah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo.

Di sisi lain, dalam rilis BPS Provinsi Bengkulu “Maret 2020, Penduduk Miskin di Provinsi Bengkulu Turun Menjadi 15,03 Persen” dijelaskan bahwa persentase angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu pada Maret 2020 mengalami penurunan. Ini berdasarkan perbandingan persentase kemiskinan dengan Maret 2019.

Meski persentase kemiskinan turun, tapi juga (berdasarkan perbandingan data Maret 2019 dan Maret 2020) jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu mengalami kenaikan sebanyak 277 orang.

Terkait data dan fakta yang dirilis BPS tersebut, Kasi Statistik Kependudukan BPS Provinsi Bengkulu Tommy Jemecho menjelaskan, BPS merilis angka kemiskinan dalam dua bentuk. Pertama, dalam bentuk tingkat yang disebut persentase. Kedua, nilai absolut, dalam bentuk jiwa atau orang.

“Nah memang ada bertentangan ya, terkesan bertentangan, karena secara persentase turun, sementara angka abolutnya justru naik. Memang kalau kita enggak cermat memang semacam kontradiksi, kayaknya ada yang keliru atau ada yang kurang pas,” kata Tommy saat dikonfirmasi media ini langsung ke kantor BPS Provinsi Bengkulu, Senin, 20 Juli 2020.

Namun perlu dipahami, lanjut Tommy, persentase dihitung berdasarkan jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk keseluruhan. Sedangkan angka absolut itu berdasarkan jumlah penduduk miskin sekarang dikurang jumlah penduduk miskin tahun lalu.

“Bedanya di mana? Bedanya kenaikan jumlah penduduk, jadi kenaikan jumlah penduduk itu lebih cepat daripada kenaikan dari penduduk miskin itu sendiri, itulah yang menyebabkan persentase penduduk miskin menurun. Jadi ketika pembilang di atasnya bergerak lambat, sementara di bawahnya bergerak lebih cepat, artinya kan pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, ketika dia dipersentasekan dia akan lebih kecil, turun,” jelasnya.

Hemat Tommy, poinnya adalah terjadi kenaikan jumlah penduduk keseluruhan. Pertambahan laju jumlah penduduk itu lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk miskin. Penduduk miskin naik, namun tidak secepat laju penduduk secara umum, jadi ketika dipersentasekan turun.

Cara BPS Mengukur Angka Kemiskinan

Lebih lanjut Tommy menyebutkan penting untuk memahami seperti apa cara BPS mengukur kemiskinan. BPS mengukur kemiskinan menggunakan garis kemiskinan, dalam bentuk uang, berapa pengeluaran penduduk dalam bentuk uang.

“Jadi kenapa dalam bentuk uang? Karena uang itu paling mudah untuk menjustifikasi, ada nominalnya, ada rupiahnya. Kalau dalam bentuk barang atau hal lain itu sulit kita menjustifikasinya, karena enggak ada angkanya, kalau ini jelas di bawah angka itu miskin, di atas angka itu tidak miskin,” sebut Tommy.

Penentuan garis kemiskinan itu berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan dua kali dalam setahun, Maret dan September. Sebagai sampel atau responden adalah rumah tangga, yang ditanya berapa jumlah pengeluaran.

Susenas dilakukan selama tiga minggu dan mengambil sampel rumah tangga di 10 kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu dari berbagai profesi. Sampel yang diambil sebisa mungkin mewakili golongan pendapatan tertentu dan harus terwakili semua.

“Tidak boleh sampelnya orang kaya semua atau orang miskin semua. Jadi BPS membaginya dalam enam cluster, while index namanya, jadi dibagi dulu perkotaan sama perdesaan, masing-masing perkotaan perdesaan tadi dibagi tiga, ada golongan pendapatan kelas bawah, menengah, dan tinggi. Keterwakilan sampelnya itu harus relatif sama, supaya benar-benar menggambarkan tren yang benar,” katanya.

Tommy menegaskan, yang diambil sampel bukan jumlah keseluruhan penduduk yang kemudian melahirkan angka statistik. Lalu dikalkulasikan rata-rata pengeluaran penduduk Provinsi Bengkulu dalam sebulan, inilah yang disebut garis kemiskinan.

“Kemudian garis kemiskinan menjadi titik potong, diurutkan lah seluruh penduduk itu pengeluarannya, berapa yang di bawah garis kemiskinan itu baru disebut penduduk miskin, yang di atas pengeluaran rata-rata tadi itu disebut tidak miskin. Hasilnya untuk Maret 2020 kita jumlahnya 15,03 persen, artinya yang di bawah rata-rata pengeluaran tadi jumlahnya 15,03 persen, artinya (lagi) penduduk yang pengeluaran per bulannya di bawah itu termasuk penduduk miskin versi BPS,” terangnya.

Dan penting untuk diketahui bahwa garis kemiskinan di Provinsi Bengkulu adalah sebesar Rp 527.031,- per bulan per kapita per orang. Namun juga untuk diketahui, garis kemiskinan setiap daerah berbeda, bahkan nasional pun berbeda.

Mengenal Istilah Perkotaan dan Perdesaan dalam BPS

Berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia, dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa kriteria wilayah perkotaan adalah persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan, yang dimiliki suatu desa/kelurahan untuk menentukan status perkotaan suatu desa/kelurahan.

Dijelaskan pada ayat (2), fasilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum, Pasar, Pertokoan, Bioskop, Rumah Sakit, Hotel/Bilyar/Diskotek/Panti Pijat/Salon, Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Telepon, dan Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik.

Kemudian pada ayat (3) pun dijelaskan penentuan nilai/skor untuk menetapkan sebagai wilayah perkotaan dan perdesaan atas desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu wilayah perkotaan, apabila dari kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan yang dimiliki mempunyai total nilai/skor 10 (sepuluh) atau lebih. Selengkapnya bisa mengakses langsung Peraturan Kepala BPS Nomor 37 Tahun 2010.

Jadi, kata Tommy, perkotaan bukan Kota Bengkulu, jadi perkotaan dan perdesaan itu klasifikasinya berdasarkan Perka BPS. Yang dimaksud perkotaan itu suatu wilayah yang memenuhi kriteria tertentu, di Kota Bengkulu juga ada perdesaan, di Rejang Lebong atau Bengkulu Selatan juga ada perkotaan.

“Perkotaan itu tidak serta merta Kota Bengkulu Kota Curup, beda, kalau Kota Bengkulu Kota Curup kemungkinan wilayah perkotaanya besar iya,” katanya.

Bengkulu Termiskin Maret 2020 Bukan Hoaks

Kasi Statistik Kependudukan BPS Provinsi Bengkulu tersebut membenarkan jika Bengkulu berdasarkan data Maret 2020 termiskin di Pulau Sumatera.

“Ya tentu saja faktanya begitu ketika orang berbicara membandingkan dengan provinsi lain di Sumatra, kita memang persentasenya paling tinggi. Nah ketika bahasanya seperti itu, bahasanya masing-masing, saya pikir faktanya bahwa tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatra adalah Provinsi Bengkulu,” ujarnya.

Fakta lainnya adalah terjadi penurunan persentase kemiskinan jika membandingkannya dengan data Maret 2019 dan terjadi kenaikan persentase kemiskinan jika menggunakan data September 2019. Namun menurut Tommy, kurang pas jika membandingkan data Maret dengan September.

“Cuma kurang pas, ya bisa saja dibandingkan, cuma secara teknis kurang pas, kurang apple to apple, tapi kalau mau membandingkan silahkan-silahkan saja, sah-sah saja. Cuma ya kalau mau yang pasnya dibandingkan lah dengan periode yang sama, itu akan lebih tepat secara statistik,” jelasnya.

Sebab jumlah sampel di bulan Maret jauh lebih besar ketimbang bulan September. Sampel pada Maret cukup representatif untuk mengukur angka kemiskinan. Perbedaan jumlah sampel ini dikarenakan banyak faktor, seperti anggaran, termasuk juga kebutuhan data.

Selain itu, perbedaan lainnya adalah jika pada Maret bisa mengukur angka kemiskinan hingga ke tingkat kabupaten dan kota, yang kemudian juga akan dirilis seperti apa angka kemiskinan di 10 kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu. Kalau di September hanya mengukur angka kemiskinan di tingkat provinsi saja.

Angka Kemiskinan Indikator Makro

Disampaikan Tommy, angka kemiskinan itu salah satu indikator makro, yang sebenarnya bergerak cukup lambat. Jadi naik turun angka kemiskinan dalam satu dua tahun terakhir belum bisa mencerminkan kinerja.

“Menurut saya ya, kenapa? Karena ini indikator makro, contoh kita bangun tahun ini 10 universitas atau 10 sekolah dasar, apakah angka melek huruf tahun depan langsung tinggi? Enggak. Kita harus lihat dalam jangka panjang, itu yang lebih tepat. Kalau bahasanya, impactnya akan terasa tahun depan sedikit atau bisa jadi masih turun, karena proses pembangunan itu kan panjang. Nah salah satu indikator makro kelemhannya seperti itu, tidak bisa serta merta membandingkan dalam periode yang singkat, sebaiknya tarik lah agak panjang sedikit, itu akan kelihatan kecenderungannya ke mana? Naik atau turun, karena proses pembangunan itu enggak mudah, butuh waktu,” paparnya.

Tommy Jemecho Tidak Pernah Bilang Berita Media Hoaks

Menanggapi video berjudul “BANTAH BERITA HOAX, BPS Prov. Bengkulu berikan FAKTA Indeks Kemiskinan Prov. Bengkulu 2020” di akun Youtube Henri Masa Depan, Tommy memberikan penjelasan bahwa dirinya tidak pernah menyebutkan produk jurnalistik yang dikeluarkan sejumlah media massa terkait pemberitaan mengenai data terbaru yang dikeluarkan BPS adalah hoaks. Tommy katakan judul video tersebut bukan darinya.

Untuk diketahui, di dalam video tersebut sebagian besar apa yang disampaikan Tommy seperti yang tersaji dalam berita ini. Antara lain seperti membandingkan data BPS sebaiknya apple to apple dan angka kemiskinan adalah indikator makro.

Penulis: Doni S