GARUDA DAILY – Penutupan gerai Indomaret (Tomimas) Pasar Kerkap dan Ketahun yang beroperasi tanpa izin oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, ternyata belum mampu mengurai persoalan yang ada. Pasalnya, perintah MoU menyediakan 20 persen etalase untuk memasarkan produk lokal atau UMKM sepertinya terkesan dipersulit oleh Manajemen Indomaret Arga Makmur.

Hal ini disampaikan Sri Muryani, Koordinator UMKM Desa Sumber Agung, ia membenarkan bahwa mereka sempat memasarkan produk di Indomaret, lantaran perjanjian kerja sama yang terkesan merugikan pelaku UMKM, akhirnya mereka tarik produk.

“Memang pada tahun 2018 kita sempat pasarkan produk di Indomaret Arga makmur, namun akhirnya kami batalkan kerja sama, sebab produk kami dipasarkan dengan harga tinggi bahkan lebih dari 100 persen, akhirnya produk sulit terjual. Kejadian ini merugikan pelaku UMKM, sebab produk bisa expired, lebih untunglah jika kami pasarkan produk di warung milik masyarakat atau minimarket lokal, harga mereka bersahabat, sehingga cepat laku,” ujar Sri Jumat, 23 Agustus 2019.

Sri menambahkan, selain persoalan harga, Indomaret juga memiliki prosedur yang sangat rumit dan membebani pelaku UMKM.

“Selain masalah harga, Indomaret juga punya prosedur yang terlalu rumit, pengambilan uang hasil penjualan saja harus menunggu tiga bulan. Bagi pemilik usaha kecil yang kurang modal, hal ini sangat membebani, sebab pada prinsipnya kita memutarkan uang,” tambah Sri.

Baca juga Akhirnya, Pemkab Bengkulu Utara Tutup Indomaret Tak Berizin

Hal senada disampaikan Putri Eka Sari, salah satu pendukung awal berdirinya Indomaret dan pemilik UMKM Kopi Trabas.

“Memang benar, produk dijual Indomaret dengan harga lebih tinggi dari harga yang sudah kita banderol, akhirnya barang susah laku. Jika sekedar untuk pajangan bolehlah dipasarkan di Indomaret, tapi untuk berkembangnya UMKM itu susah, mending dipajang aja di medsos lebih cepat, gratis dan jangkauan viewernya tidak terbatas,” ujar Mahasiswi Fakultas MIPA Universitas Bengkulu ini.

Putri berharap, ke depannya Indomaret bisa memperbaiki sistem sehingga tidak merugikan pelaku UMKM. [Dwa212]