GARUDA DAILY – Hearing antara Pansus Pengawasan Anggaran Penanganan Covid-19 DPRD Bengkulu Utara dan Dinas Sosial, Selasa, 12 Mei 2020 sempat heboh. Memanasnya suasana hearing dipicu oleh sikap Dinsos yang terkesan tidak transparan dan lempar tanggung jawab dalam menjelaskan kegunaan anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang mencapai Rp 11,5 miliar secara detail.

Awalnya, Kadinsos Bengkulu Utara Suwanto menjelaskan, dana JPS berasal dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19. Dana hasil Refocusing tersebut dijadikan paket sembako untuk 44 ribu Kepala Keluarga (KK). Saat ditanya detail, Kadinsos mulai lempar tanggung jawab.

“Kami hanya sebatas memverifikasi data. Sementara itu, yang menggunakan anggaran dan membeli sembako itu domain pihak kecamatan,” jelas Suwanto.

Mendengar hal tersebut, Ketua Pansus Febri Yurdiman langsung geram, bahkan sempat menggebrak meja. Ia marah lantaran penjelasan dari pihak Dinsos tidak detail, terkesan berkilah, dan selalu lempar tanggung jawab. Hal ini diperparah dengan Dinsos yang tidak pernah membawa data yang diminta pansus, termasuk data penerima sembako.

“Jangan berkilah, sebab beberapa kecamatan yang sudah kita temui, mereka menyampaikan bahwa pihaknya hanya menerima dan membagikan sembako, tidak membelanjakan anggarannya,” tegas Febri.

Ia melanjutkan, jika satu KK menerima bantuan sembako senilai Rp 150 ribu, sebagaimana keterangan Kadinsos. Maka harusnya anggaran Rp 11,5 miliar tersebut mampu mengakomodir 76.600 KK, bukan 44 ribu. Karenanya Febri mengingatkan untuk tidak main-main dengan persoalan perut rakyat.

“Jangan main-main, ini urusan perut rakyat. Dari tadi saya dan anggota tanya, tapi belum ada jawaban detail yang menyangkut kegunaan anggaran 11,5 miliar ini,” ujar Febri dengan nada tinggi.

Pantauan media ini, hearing yang dihadiri 9 anggota pansus dan kadinsos beserta jajarannya itu berakhir tanpa ada penjelasan konkrit terkait realisasi anggaran JPS tersebut. [Dwa212]