GARUDA DAILY – Forum Gerakan Rakyat Bela Tanah Adat (Garbeta) berharap Pemerintah Kabupaten Lebong bergabung bersama-sama dalam memperjuangkan tapal batas (tabat) Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini disampaikan Sekretaris Garbeta Dedi Mulyadi saat hearing dengan Komisi I DPRD Lebong, Sabtu 18 November 2017.

Hearing sebagai bentuk tindak lanjut atas polemik tabat yang belum juga tuntas. Dikatakan Dedi, fokus utama pertemuan ini untuk membahas polemik sengketa tabat yang sudah bertahun-tahun, tapi tak kunjung selesai.

“Masalah kembali muncul karena dipicu oleh kegiatan pembangunan gapura tapal batas yang dianggarkan oleh Pemkab Bengkulu Utara di Bukit Resam yang jelas-jelas merupakan tanah leluhur masyarakat Lebong”, tegas Dedi.

Diceritakannya, tanggal 26 September 2017 lalu Garbeta datang ke Bukit Resam untuk menghentikan pengerjaan gapura tabat yang hendak dibangun di lokasi tersebut. Selanjutnya tanggal 10 Oktober, sebanyak 28 orang anggota Garbeta telah menemui Plt Gubernur untuk menyampaikan penolakan terhadap Permendagri nomor 20 tahun 2015.

“Setelah itu (pertemuan dengan gubernur) kami menunggu keputusan, namun ternyata gubernur hanya memberikan iming-iming semata. Memang masalah ini sudah dari awal pihak provinsi mencurangi kita”, ungkap Dedi.

Terlepas dari itu, sambung Dedi, keberhasilan Garbeta atas perjuangan penolakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 sejauh ini sudah mencapai sekitar 80 persen. Untuk itu, pemkab diharapkan mau bergabung bersama dalam perjuangan yang dilakukan oleh Garbeta.

“Dijadwalkan Garbeta akan bertemu Presiden RI pada 28 November 2017. Pertemuan tersebut juga rencananya akan dihadiri oleh Mendagri dan Panglima TNI”, tutup Dedi. [trf]