GARUDA DAILY – Lantaran belum menerima insentif Covid-19 sejak Juni 2020 hingga Januari 2021, Selasa, 19 Januari 2021, puluhan tenaga kesehatan (Nakes) RSUD M Yunus (RSMY) Bengkulu mendatangi Gedung DPRD Provinsi Bengkulu.

Sebagai juru bicara mewakili rekan-rekannya, Saleh mengungkapkan keluh kesahnya, padahal risiko dari pekerjaan mereka sangat tinggi. Nakes yang terdiri dari perawat dan bidan ini berharap dewan turut memperjuangkan apa yang menjadi haknya.

“Kita berbulan-bulan meninggalkan anak istri di rumah. Saya minta transparasi anggaran di rumah sakit karena dari kemenkes maupun pemda tidak ada transparasi, untuk itu saya mohon dengan bapak anggota DPRD yang terhormat agar menjawab itu semua,” ungkapnya.

Adapun nominal insentif yang dijanjikan pihak RSMY adalah Rp 7,5 juta.

Ditambahkan Rica Martini, salah satu nakes di bidang keperawatan, sekitar 200 orang belum menerima honor, sementara mereka terus bekerja.

“Kami sampaikan aspirasi ke dewan untuk ditindaklanjuti keluhan kami. Ada lebih dari 200 orang belum menerima honor sedangkan kami terus bekerja,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Zaenal menjelaskan, insentif merupakan program pemerintah pusat dan daerah. Namun untuk mengajukan insentif ke pemerintah pusat perlu proses, karenanya ia meminta pihak rumah sakit dan instansi terkait berupaya mengajukan anggaran tersebut.

Ia pun mengharapkan hal yang sama, insentif segera dicairkan serentak. Kendati demikian, Zaenal tak menampik pandemi Covid-19 membuat banyak sekali kegiatan atau program yang tak berjalan. Bahkan dana pusat tidak turun ke daerah.

“Dana pusat tidak jadi diturunkan ke daerah. Kemudian dana yang sudah ada di daerah melalui APBD banyak juga yang dialihkan ke penanganan Covid-19, berikut dampak sosialnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, legislatif berkomitmen akan melakukan pengawasan terkait insentif ini. (Adv)