GARUDA DAILY – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah enggan klaim kerjaan pemerintah pusat, yang telah mengucurkan dana tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). Jumlahnya lebih dari 255 triliun yang distribusinya melalui kebijakan kesehatan, sosial safety net (jaringan pengaman sosial), dan dukungan industri.

“Kelompok sosial safety net misalnya, melalui Kartu Pra Kerja yang datanya kita laporkan melalui disnaker. Kemudian diskon tarif listrik untuk masyarakat dengan data pelanggan 450 dan 900 VA, itu dana APBN. Kita tidak mau klaim dana tersebut, tetapi pemda tentu harus bersinergi agar intervensi ini tepat sasaran,” kata Rohidin, Minggu, 5 April 2020, saat meninjau RSUD M Yunus Bengkulu guna memastikan kesiapan ruang perawatan dan isolasi untuk penanganan Covid-19.

Lebih lanjut Rohidin juga telah menginstruksikan kepada semua level unsur pemerintahan untuk mendata kelompok masyarakat rentan dan masyarakat yang terdampak baik langsung maupun tidak langsung.

“Melalui RT RW kita instruksikan untuk memberikan data dan melaporkan kondisi warganya. Misalnya jika ada warga sakit atau ada yang baru datang daerah terpapar Covid-19 agar bisa pantau. Kemudian juga kondisi warga yang memang membutuhkan bantuan karena aktivitasnya harus terhenti akibat kondisi ini, ini juga harus segera kita cover,” ujar Rohidin.

Baca juga Alokasi APBD Provinsi Bengkulu untuk Covid-19, dari 15 ke 30 Miliar

Terkait anggaran percepatan penanganan Covid-19 di tingkat provinsi, Rohidin sampaikan telah merealokasi anggaran sebesar Rp30,8 miliar. Yang diperuntukan untuk kebutuhan pelatan medis, obat dan fasilitas medis lain, kemudian anggaran untuk dampak sosial ekonomi.

Orang nomor satu di Provinsi Bengkulu ini juga menjamin pengelolaan anggaran tersebut akan didampingi BPKP dan aparat penegak hukum. Supaya tidak ada penyelewengan dan tepat sasaran.

Sumber: Rilis Media Center Pemprov Bengkulu
Editor: Doni S