Oleh Andriadi Achmad*

Megawati Soekarnoputri merupakan trah keturunan biologis dan ideologis dari presiden RI pertama Soekarno. Dalam buku Idelogi Partai Politik (2016), Dr. Ujang Komarudin, M.Si menulis bahwa PDIP dalam flatformnya berpaham ideologi nasionalis ajaran Marhaenisme Soekarno atau dikenal “Partai Wong Cilik”. Dimasa Orde Baru, panggung sosial dan berpolitik trah Soekarno tertutup rapat. Baru pada tahun 1983, Megawati bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Setelah 10 tahun sebagai anggota PDI, pada tahun 1993 Megawati terpilih menjadi Ketua Umum PDI 1993 – 1998.

Keterpilihan Megawati menimbulkan konflik dan perpecahan dengan kelompok Surjadi—didukung Orde Baru—membuat Kongres PDI tandingan di Medan, secara aklamasi memilih Surjadi untuk memimpin PDI. Puncak ketegangan antara PDI Megawati dan PDI Surjadi adalah terjadinya peristiwa 27 Juli 1996 (Kuda Tuli), dimana terjadi penyerangan kantor PDI yang dikuasai kelompok PDI Megawati. Kemudian setelah reformasi 1998, Megawati mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Dalam konteks sejarah, pada pemilu perdana pasca reformasi tahun 1999, PDIP adalah partai pemenang pemilu dengan perolehan suara sekitar 33 % dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden RI (1999-2001) dan Presiden RI (2001 – 2004). PDIP berada di posisi pemenang kedua pada pemilu tahun 2004 (18,53 %), posisi ketiga pemilu 2009 (14,03 %), pemenang pemilu 2014 (18,95 %) dan pemilu 2019 (19,33 %) serta memenangkan pilpres 2014 (Jokowi – JK) dan pilpres 2019 (Jokowi – Ma’ruf Amin). Artinya secara kelembagaan eksistensi PDIP sangat mempengaruhi dan menentukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia saat ini.

Ketua Umum PDI-P Seumur Hidup

Menurut hemat penulis, Megawati Soekarnoputri akan terpilih kembali secara aklamasi dalam Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Hotel Inna Grand Bali Beach, 8-11 Agustus 2019. Kehadiran Megawati Soekarnoputri dianggap mampu menjadi perekat dan pemersatu internal PDIP. Dalam tubuh PDIP belum ada sosok atau tokoh yang bisa mengimbangi kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Kongres V PDIP ini sangat menentukan arah masa depan PDIP lima tahun kedepan.

Keberadaan Megawati Soekarnoputri di puncak pimpinan PDIP selama 20 tahun (1999 – 2019) belum tergantikan baik dari trah Soekarno seperti Guntur, Guruh, Rahmawati, Sukmawati, Puan Maharani, Prananda Prabowo, Puti Guntur maupun dari kader potensial PDIP seperti Jokowi, Budi Gunawan, Hasto Kristiyanto, Tjahyo Kumolo, Pramono Anung, Ganjar Pranowo, Budiman Sudjatmiko, dan lainnya. Tak berlebihan bila mengemukakan bahwa Megawati Soekarnoputri berpotensi akan memimpin PDIP seumur hidup.

Disatu sisi kharismatik Megawati Soekarnoputri sebagai pemimpinan yang terbukti mampu meredam dan menghindari perpecahan di tubuh PDIP, disisi lain sebetulnya warning bagi PDIP bahwa sampai saat ini belum ada sosok yang mampu tampil menggantikan posisi Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDIP. Selagi masih ada kesempatan, meskipun arus bawah dan mayoritas kader menginginkan memimpin kembali untuk lima tahun kedepan. Sejatinya secara bijaksana Megawati Soekarnoputri legowo memberikan kesempatan regenerasi kepada Puan Maharani untuk posisi Ketua Umum PDIP 2019 – 2024—bila sulit menyerahkan ke kader non trah Seokarno—jauh lebih baik untuk mempersiapkan dan membiasakan PDIP tanpa kepemimpinan Megawati secara langsung. Berada di posisi Ketua Dewan Pembina atau Dewan Pertimbangan DPP PDIP, Megawati masih bisa mengawasi dan memberikan pertimbangan setiap kebijakan atau keputusan penting PDIP.

PDIP Pasca Kepemimpinan Megawati

Menurut hemat penulis beberapa poin perlu menjadi catatan PDIP agar dapat mempertahankan prediket pemenang pemilu 2024. Pertama, secara berlahan Megawati perlu mempertimbangkan melepas mandat dari seluruh kader untuk menjadi Ketua Umum 2019 – 2024. Secara usia Megawati sudah 72 tahun, bila ditambah lima tahun kedepan sudah 77 tahun, secara umur biologis sudah sulit untuk lebih energik dan bebas. Karena itu, tanpa ada keinginan dari Megawati sendiri untuk regenerasi dalam kongres V ini, nyaris tidak ada satupun kader berani tampil melawan Megawati dalam pemilihan Ketua Umum PDIP.

Kedua, urgensi mendesak regenerasi kepemimpinan. PDIP sebagai salah satu partai kader dan ideologis perlu memikirkan regenerasi kepemimpinan. Secara tersirat kita dapat melihat eksistensi PDIP 20 tahun bersama Megawati tanpa ada pergolakan dan perpecahan internal bahkan secara konsisten selama lima pemilu Pasca reformasi PDIP senantiasa berada diposisi papan atas. Oleh karena itu, PDIP perlu mempersiapkan suatu keadaan dimana PDIP tanpa Megawati. Artinya belum teruji eksistensi PDIP tanpa keberadaan Megawati.

Ketiga, PDIP mengokohkan diri sebagai partai figuritas. Beberapa partai politik di Indonesia mengandalkan sosok figuritas tokoh dalam mendulang suara, seperti Gerindra tak bisa dipisahkan dengan Prabowo Soebianto sebagai Ketua Umum merangkap Ketua Dewan Pembina, Demokrat sangat lekat bersama SBY sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina, begitu juga Surya Paloh di Nasdem sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina. Beberapa parpol mengalami penurunan suara signifikan dan konflik internal ketika berpisah dengan tokoh figuritas seperti Golkar tanpa Soeharto, Hanura lepas dari Wiranto, PAN tidak dominan di bawah kendali Amien Rais sebagai Ketua Dewan Kehormatan, PBB sempat terpisah dari Yusril Ihza Mahendra dan lain sebagainya.

Keempat, PDIP menuju partai modern masa depan. Adapun, indikasi partai modern masa depan adalah berjalannya mesin parpol dan tidak tergantung dengan figuritas tokoh tertentu. Ketika mesin parpol dan kaderisasi sudah berjalan dengan baik, sehingga siapapun mampu untuk menjalankan roda kepemimpinan parpol tanpa bergantung dan mengandalkan peran sosok figuritas individu.

Kelima, Kongres V PDIP adalah kongres terberat dan dilematis. Di saat posisi PDIP sebagai pemenang pemilu dan pilpres 2019, disisi lain adalah ujian antara masih tetap mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum dengan konsekuensinya selalu dibawah ketiak Megawati atau regenerasi kepemimpinan secara berlahan lepas dari bayang-bayang Megawati.

Setidaknya lima poin diatas dapat menjadi catatan Kongres V PDIP dalam menentukan pilihan sulit yaitu memilih untuk menyiapkan secara serius kepemimpinan pasca Megawati atau mengukuhkan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP 2019-2014. Pada hakikatnya, persoalan serius PDIP bukan saat ini, akan tetapi persoalan dan pertaruhan eksistensi PDIP adalah pasca kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.

*Penulis adalah Dosen FISIP UPN Veteran Jakarta – Direktur Eksekutif Nusantara Institute PolCom SRC (Political Communication Studies and Research Center)