Buzzer Pesanan, Tantangan Besar Media Massa Kini

NEWS - Selasa, 28 Juli 2020

Konten ini di Produksi Oleh :

Ketum JMSI Teguh Santosa bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

GARUDA DAILY – Saat menerima kunjungan Ketua dan Pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Selasa, 28 Juli 2020, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan, dewasa ini tantangan terbesar media massa bukan lagi bersumber dari otoriter negara, melainkan para buzzer di media sosial yang memproduksi hoaks dan hate speech sesuai pesanan.

Namun demikian, ia menegaskan media tak boleh kalah. Media harus tetap membuktikan diri sebagai rujukan utama masyarakat mendapatkan informasi yang akurat. Ia pun mengurai riset dari lembaga Edelman Trust Barometer di tahun 2019 terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media massa di 26 negara.

Dalam riset tersebut, media siber di Indonesia dinilai masih eksis di mana dari 26 negara, hanya 4 negara yang rakyatnya masih percaya terhadap media massa, yakni China (76 persen), Indonesia (70 persen), India (64 persen), dan Uni Emirat Arab (60 persen).

“Rakyat di negara-negara besar justru tak menaruh kepercayaan tinggi terhadap media massa. Misalnya Rusia (26 persen), Turki (27 persen), Jepang (35 persen), Inggris (37 persen), maupun Amerika Serikat (48 persen),” jelas Bamsoet.

Selain itu, ia juga mendorong pememrintah untuk merealisasikan pemberian stimulus kepada industri pers dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Stimulus tersebut harus segera dieksekusi, sehingga industri pers tak mati lantaran pandemi Covid-19. Dukungan pemerintah terhadap pers menunjukkan keseriusan untuk memfasilitasi penyediaan informasi yang akurat kepada masyarakat. Pers lah yang menjadi garda terdepan dalam memerangi hoaks Covid-19,” kata Bamsoet.

Beberapa hal akan dilakukan dalam pemberian stimulus kepada industri pers, seperti menghapuskan PPn bagi kertas koran, penundaan atau penangguhan beban listrik, keringanan cicilan pajak korporasi menjadi 50 persen, membebaskan PPh karyawan yang berpenghasilan hingga Rp 200 juta per tahun, gaji paling tinggi Rp 18 juta per bulan, hingga mengalihkan anggaran belanja iklan layanan masyarakat kementerian dan lembaga negara kepada media lokal.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga menyoroti masih rendahnya Indeks Kebebasan Pers Indonesia. Sebagaimana dirilis Reporters Without Borders, organisasi internasional yang melakukan penelitian mengenai kebebasan pers dunia, dalam laporan 2019 World Press Freedom Index yang menempatkan Indonesia di posisi 124 dari 180 negara.

“Kondisi jurnalistik kita saat ini cenderung terus membaik. Pers bebas mengabarkan apapun tanpa takut menghadapi tekanan kekuasaan. Informasi apapun bisa didapat dengan mudah karena setiap orang bebas menyuarakan tentang apapun. Memang masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan, yang menjadi tugas kita bersama,” pungkasnya.

Laporan: Tim JMSI
Editor: Doni S

BACA LAINNYA


Leave a comment