GARUDA DAILY – Anggaran Pilkada Seluma dinilai terlalu besar, untuk itu DPRD Seluma bakal memanggil KPU dan Bawaslu Seluma. Meski terkait anggaran tersebut sudah terjadi kesepakatan dengan TAPD Seluma dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Di mana KPU mendapat persetujuan anggaran sebesar Rp25,5 miliar dan Bawaslu Rp8,6 miliar.

“Kesepakatan banggar kemarin, anggaran pilkada kembali dilakukan pembahasan di komisi yang membidangi dengan memanggil pihak KPU, untuk klarifikasi penggunaan anggaran 25,5 miliar tersebut,” kata Ketua DPRD Seluma Nofi Eriyan Andesca, Jumat, 1 November 2019.

Jika berkaca dengan Pemilu 2019 yang hanya menelan anggaran Rp11 miliar, yang jauh lebih berat dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada 2020 namun menghabiskan Rp25,5 miliar. Sehingga perlu kembali dipertanyakan mengingat kemampuan keuangan daerah.

“Kemampuan daerah jangan dipaksa. Kalau pilkada inikan pelaksanaanya lebih ringan dibanding pilpres dan pileg. Infonya juga TPS pada pilkada ini berkurang dibandingkan pilpres dan pileg,” ujar Nofi.

Baca juga Dua Malam Kabur ke Hutan, Penjambret asal Kaur Diringkus Polsek Talo

Disampaikannya, walaupun KPU mengacu kepada PKPU, namun tetap harus melihat kemampuan keuangan daerah. Sehingga dengan pelaksanaan pilkada tahun depan tidak terlalu menghambat pembangunan daerah.

“Itukan ada beberapa item yang diajukan KPU, yang kita nilai memang terlalu besar. Seperti pelantikan PPK dan PPS dilakukan di setiap Kecamatan,” ungkap Nofi.

Ditambahkannya, persoalan gaji PPK dan PPS yang naik sesuai Permenkeu, itu juga kembali dengan kemampuan keuangan daerah. Pasalnya, beban kerja pada pilkada tahun depan lebih ringan dengan pileg dan pilpres.

Tak hanya KPU, DPRD juga akan membahas anggaran di Bawaslu Seluma yang juga dinilai terlalu besar.

Penulis: Yedi Kustanto