//Kupas Tuntas Program Sampai Hubungan Dengan Gubernur
Oleh: Elfahmi Lubis*
Tulisan ini dibuat terinspirasi setelah diminta untuk dijadikan penanggap dalam kapasitas saya sebagai seorang akademisi pada acara Helmi Hasan: Kontroversi, yang diselenggarakan Dinas Informasi dan Komunikasi berkolaborasi dengan para selebgram, youtuber, dan media Bengkulu Ekspress Televisi, di Ballroom Hotel Santika, Selasa Malam (12/10/21).
Sosok Wali Kota Helmi Hasan memang menarik perhatian publik. Kebijakan dan penampilannya yang sedikit “tidak biasa” dan kontroversi, selain menuai pujian dan decak kagum publik, tidak jarang juga melahirkan cibiran dari lawan politiknya. Tapi beliau sepertinya tak bergeming, berbagai kebijakan pro rakyat terus digeber dan tidak sedikit juga masyarakat tidak mampu yang merasa terbantu. Namun, namanya juga politik terkadang niat tulus dan kebaikan masih ada juga yang menilai bahwa apa yang dilakukan oleh sang wali kota itu politis, yaitu untuk pencitraan diri dan mengkapitalisasi kebaikan untuk kepentingan politik.
Dalam pengamatan saya, harus diakui bahwa sosok Helmi Hasan memang fenomenal dan sekaligus kontroversi. Sisi kontroversi beliau bisa dilihat dari program dan kebijakan yang ia buat maupun dari sisi penampilan atau peformancenya. Dari data yang terungkap di ruang publik, ada beberapa kebijakan Helmi Hasan yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebut saja, program samisake 1 M setiap kelurahan, salat berjemaah berhadiah, mobil dinas Alphard untuk masyarakat, HD bersalin, HD oto, santunan 1001 janda, gratis parkir 3 bulan, gratis bayar PDAM selama 1 tahun, 1000 jalan mulus, rasmie terenak di dunia, jemput sakit pulang sehat, sedekah 2000 rupiah setiap hari, subuh berjemaah, merdeka ijazah, merdeka sampah, ngantor di masjid, dan berbagai kebijakan lainnya.
Sementara dari sisi penampilan dan peformance, pria kelahiran Lampung ini selalu tampil nyentrik. Ciri khas beliau memelihara jambang dan jenggot, pakai celak alis, sering pakai sandal jepit, jubah gamis, dan terakhir yang semakin membuat beliau tampil beda adalah selalu menggunakan tongkat dalam aktivitas sehari-harinya.
Dalam pengamatan saya sebagai warga Kota Bengkulu, kebijakan “kontroversi” sang wali kota harus diakui secara obyektif dan jujur memang pro wong cilik dan menyentuh kebutuhan dasar rakyat. Ambil saja contoh 1000 jalan mulus, hampir tidak ada lagi jalan gang di dalam kota yang belum diaspal hotmix. Program jalan mulus ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, yang selama ini mungkin dianggap mustahil bisa terwujud, namun realitasnya apa yang dianggap tidak mungkin itu kini menjadi kenyataan. Begitu juga dengan program beliau bantuan sosial rasmie (beras dan mie) terenak di dunia saat pandemi beberapa waktu lalu. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang nyaris kolaps akibat dampak pandemi Covid-19, sang wali kota menggelontorkan bantuan beras 10 kg dan mie 2 kardus. Yang mengundang decak kagum bahwa seluruh warga kota tanpa memandang status kependudukan dan sosialnya mendapat bantuan rasmie ini. Kejadian langkah dan mungkin dalam sejarah republik ini, baru di Kota Bengkulu ada bantuan sosial di mana seluruh warganya kebagian semua.
Di masa kepemimpinan beliau juga berdiri RS Harapan dan Doa yang megah dan mentereng. Keberadaan RSHD menambah deretan fasilitas infrastruktur dasar bidang kesehatan masyarakat. Melalui rumah sakit ini juga program berobat dan bersalin gratis bagi masyarakat tidak mampu diwujudkan. Bahkan RSHD saat ini tidak saja dinikmati oleh warga kota tapi juga warga Provinsi Bengkulu. Begitu juga dengan program wali kota lainnya.
Karena program wali kota ini dianggap terlalu maju dan bahkan tidak jarang “menerobos” sekat aturan dan birokrasi yang kaku selama ini, sehingga oleh sebagian masyarakat dianggap kontroversi dan tidak jarang melahirkan cibiran. Dalam pandangan saya, cibiran, cemoohan, dan kritikan sesuatu yang dihalalkan dalam negara demokrasi, toh nanti masyarakat yang akan menilai apakah percaya dengan kerja nyata yang dilakukan wali kota atau sebaliknya lebih percaya dengan cibiran yang disampaikan oleh sebagian masyarakat tersebut. Soalnya, saya sangat menyakini bahwa masyarakat itu sudah sangat cerdas dan bisa membedakan mana fakta dan mana hanya sekedar cibiran. Kuncinya, kalau itu kebaikan dan mendatangkan kemanfaatan bagi orang banyak, terus lakukan dengan tetap selalu muhasabah, tabayun, dan terbuka dengan kritikan. Soalnya, bisa jadi sesuatu yang kita anggap baik, belum tentu di mata orang lain juga baik.
Sang wali kota nyentrik ini harus diakui juga bukan tanpa kelemahan dan kekurangan. Di samping telah melakukan berbagai terobosan dalam membantu masyarakat kurang mampu, masih banyak juga program yang harus menjadi perhatian beliau. Sebut saja, kondisi pasar yang kembali semrawut, persoalan banjir di berbagai titik, efektivitas program samisake dalam mengentaskan kemiskinan, dan peningkatan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Selain itu bagaimana dengan kontinuitas program-program itu untuk masa yang akan datang.
Kritikan lain untuk wali kota adalah agar memperbaiki komunikasi politik dan hubungan kerja dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dalam berbagai terobosan program yang dilakukan wali kota, tidak jarang menimbulkan “ketersinggungan” pihak lain. Misalnya saja dalam kasus merdeka ijazah dan gas melon gratis, telah membuat hubungan yang sedikit kurang “harmonis” antara wali kota dengan gubernur. Untuk itu ke depan, membangun sinergitas dan koordinasi harus terus ditingkatkan, sehingga tidak ada pihak yang merasa terusik. Dalam kesempatan bertanya langsung dengan wali kota saat acara Ngobrol Santai Helmi Hasan Kontroversi Selasa Malam (12/10/21), saya sempat melontarkan pertanyaan bagaimana hubungan wali kota dengan gubernur saat ini? Dengan tegas wali kota mengatakan “bahwa antara beliau dengan gubernur tidak ada persoalan apa-apa dan sebagai pimpinannya, saya loyal dan patuh dengan gubernur. Memang saya secara politik pernah berkontestasi dengan beliau saat pilgub lalu, tapi begitu pak Rohidin Mersyah yang menang, maka saya orang pertama kali mengucapkan selamat kepada beliau,” ungkapnya.
Namun atmosfer bahwa hubungan wali kota dan gubernur kurang “harmonis” sudah terlanjur menjadi perbincangan publik, dan tidak jarang menimbulkan saling serang narasi antar pendukung. Untuk itu agar tidak ada lagi “kegaduhan”, maka ke depan kita rakyat berharap agar pola komunikasi dan koordinasi kedua pemimpin terbaik Bengkulu ini dapat lebih ditingkatkan, sehingga tujuan untuk mensejahterakan rakyat dapat dilakukan secara bersama-sama.
*Penulis adalah Akademisi UMB